REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tiga penumpang positif Covid-19 di Jawa Barat berasal dari penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line lintas Bogor-Jakarta. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya, Ahad (3/5). "Tiga positif Covid-19 dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yang kami sampling dengan test swab PCR (Polymerase Chain Reaction)," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil menjelaskan, KRL berpotensi menjadi medium penularan Covid-19 yang disebarkan oleh orang tanpa gejala (OTG). Demikian, kebijakan pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi jumlah persebaran Covid-19 terancam gagal.
"PSBB bisa gagal. (Tapi) sudah dilaporkan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenhub (Kementrian Perhubungan). Semoga ada respons terukur dari pihak operator KRL," kata Emil.
Diketahui, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat melakukan tes swab atau pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada 350 penumpang dan petugas kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor pada 27 April 2020. Langkah itu, untuk mengetahui penyebaran Covid 19 di moda transportasi KRL.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan, PCR tersebut sebagai salah satu upaya Pemprov Jabar dan Pemkot Bogor untuk memetakan persebaran Covid-19. Dengan adanya tiga kasus positif, Dedie menilai transportasi masal khususnya KRL beresiko menjadi persebaran Covid-19.
"Hal ini berarti bahwa ada potensi risiko yang menghantui warga bila bepergian memakai alat transportasi massal. Untuk itu, mari kita sama-sama memperbaiki langkah agar potensi penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan," kata Dedie.
Diketahui, lima kepala daerah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi sepakat mendorong pemerintah pusat agar operasional KRL dihentikan sementara selama PSBB ditahap kedua yang dimulai pada 29 April 2020. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat belum menghentikan operasional KRL.
Dedie pun berharap, pemerintaha pusat memberikan perhatiaan pada transportasi masal yang menjadi salah satu medium persebaran Covid-19. Sehingga, kebijakan yang diambil pusat dan daerah dapat selaras dan terintegrasi. "Saya berharap masing-masing instansi terkait melakukan evaluasi dari hasil ini. Apakah sudut pandangnya sama dengan kita atau tidak," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
