Ahad 03 May 2020 17:04 WIB

Pelonggaran PSBB, Kedisiplinan Masyarakat Harus Ditingkatkan

Pemerintah juga diharapkan jangan membuat bingung dengan sering mengubah kebijakan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Posko titik pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Tangerang Selatan nampak sepi, Ahad (3/5) siang
Foto: Republika/Abdurrahman Rabbani
Posko titik pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Tangerang Selatan nampak sepi, Ahad (3/5) siang

REPUBLIKA.CO.ID,

 

Baca Juga

JAKARTA -- Pemerintah sedang mengkaji terkait relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghindari agar masyarakat tidak stress. Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai seharusnya PSBB perlu ditingkatkan kedisiplinannya melalui pendekatan persuasif.

Langkah itu agar tidak menimbulkan stress di kalangan masyarakat. "Apabila pemerintah ingin agar tidak timbul stress di tengah masyarakat, bisa dilakukan dengan pendekatan secara persuasif dan tingkatan pemberian sanksi," kata Mufida kepada Republika, Ahad (3/5).

Selain itu ia menilai sanksi juga bisa diberikan dengan tahapan yang bersifat edukatif. Jika sudah beberapa kali diingatkan tapi tetap melanggar, maka aparat bisa memberikan sanksi.

"Ajak RT RW dan tokoh masyarakat setempat lakukan edukasi untuk warganya agar tertib PSBB sebelum dapat sanksi," ujarnya.

Terkait kelonggaran PSBB, ia menilai saat ini pelaksanaan PSBB sebenarnya sudah longgar. Ia pun mengkritisi pengawasan yang dilakukan pemerintah selama PSBB yang dinilai masih sangat kurang.

"SDM untuk lakukan pengawasan terbatas," ungkapnya.

Ia berharap pemerintah jangan membuat masyarakat bingung. Menurutnya selama ini sering mengubah kebijakan sehingga membingungkan masyarakat. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement