REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyebut program cetak sawah baru di lahan gambut yang dinilai merupakan anomali, karena belajar dari sejarah maka hal tersebut tidak memiliki dampak yang berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.
"Saat ini kebijakan program cetak sawah ini benar-benar anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah bahwa Rp1,6 triliun pernah lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional," kata Andi Akmal Pasluddin, Ahad (3/5).
Ia juga menyoroti anggaran cetak sawah sebesar Rp209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi Rp10,8 miliar akibat penghematan dan kini setelah refocussing menjadi nol rupiah. Ia juga mengingatkan bahwa percetakan sawah membutuhkan waktu minimal satu tahun dan itu juga belum mencakup proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan.
Sebelumnya Kementerian Pertanian menyatakan program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang menjadi perintah Presiden Joko Widodo, akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan bahwa Kementan akan bekerja sama dengan BUMN untuk menggarap lahan gambut menjadi sawah dengan data kehutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu (29/4).
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Selasa (28/4) meminta agar BUMN membuka lahan baru, yakni lahan gambut untuk dioptimalisasi menjadi lahan sawah sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa instruksi tersebut dengan memperkirakan adanya lahan seluas 900.000 hektare di Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah.
"Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektare juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
