REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) dalam surveinya mengklaim mayoritas warga puas atas respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 80,70 persen. Hanya 19,30 persen lainnya tidak puas dengan alasan tertentu.
Direktur LKSP Astriana B. Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (2/5), menyatakan kepuasan warga terhadap respons Pemprov DKI Jakarta dalam hal bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19. Selain itu, dukungan terhadap tenaga kesehatan yang merawat pasien, dan menyiapkan bantuan sosial bagi warga Jakarta dan pendatang yang terdampak Covid-19.
Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan pemprov. Asep itu, yakni kurang cepat pelayanan (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen).
"Survei persepsi warga perlu dilakukan secara berkala, termasuk dalam suasana darurat kesehatan tersebarnya wabah. Agar kita mengetahui kondisi nyata dan persepsi warga terhadap kondisi yang berkembangan," kata Astriana.
Survei LKSP dilakukan pada 14-18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan) yang melibatkan 886 responden yang dimintai pendapatnya berusia 17 tahun ke atas. Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.829 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyebut survei tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya saat ini. Namun, menurutnya, perlu diberikan catatan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemprov DKI sebesar 19.03 persen.
"Jika dilihat lagi lebih merupakan kewenangan pusat," kata Yani saat dihubungi.
Kinerja Pemprov DKI, menurutnya sudah maksimal dalam usaha pencegahan Covid-19. Pemprov DKI sudah mulai melakukan usahanya sejak Januari 2020 dengan terlibat pemantauan penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan.
Kemudian disusul pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari. "Pemprov DKI juga, sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah Covid-19 sehingga kebijakan terkait pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Sayangnya kewenangan Pemprov DKI sangat terbatas," ucap dia.
Adapun kekurangan Pemprov DKI, kata Yani, terletak pada sangat terbatasnya jumlah SDM. Padahal, yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, SDM sangat besar dalam waktu yang sangat terbatas.
Kondisi itu mengakibatkan adanya kesan lamban meski sesungguhnya Pemprov DKI Jakartatelah bekerja dengan baik. "Sebagai contoh, pembagian sembako untuk warga terdampak. Secara mekanisme sudah sangat baik dengan melibatkan RW dan RT dan diantarkan langsung ke rumah warga sehingga tidak terjadi kerumunan. Namun jumlah yang dibagikan masih terbatas, bukan karena logistik yang terbatas namun lebih kepada pendataan warga yang terdampak," kata dia.
"Sehingga Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menggunakan data KJP Plus dan kartu jakarta lansia dengan menyiapkan 1,2 juta paket sembako. Namun ini pun tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan warga terdampak wabah Covid-19 dengan melibatkan RT dan RW," tutur Yani menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
