REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) melakukan survei tentang potret realitas pendidikan tinggi di tengah pandemi Covid-19. Hasil survei tersebut menunjukkan 80,67 persen mahasiswa di Indonesia belum mendapatkan dukungan pembelajaran daring.
Direktur Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) PP IPNU, Toufikur Rozikin mengatakan, survei ini mengacu pada Surat Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayan Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan.
Di samping itu, survei ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19, Kemendikbud telah mengganti metode belajar di sekolah dengan belajar dari rumah. “Hasil survei menunjukkan 80,67 persen mahasiswa di Indonesia belum mendapatkan dukungan pembelajaran daring dari perguruan tinggi tempat mereka belajar. Padahal, mereka diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran melalui internet,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (2/5).
Menurut dia, dalam survei ditanyakan perihal fasilitas pembelajaran daring yang diberikan pihak kampus. Hasilnya, data menunjukkan mereka yang menjawab tidak memadai berjumlah 62,53 persen, sedangkan sisanya 37,47 persen menjawab fasilitas sudah memadai.
Hasil survei LKPT PP IPNU juga menunjukkan 61,10 persen mahasiswa setuju dengan penggantian tugas akhir atau skripsi untuk diganti sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi seperti halnya penulisan jurnal. Sementara, yang menjawab tidak setuju sebanyak 23,39 persen, dan sisanya 15,51 persen menjawab tidak tahu.
“Angka ini menunjukkan mayoritas mahasiswa menginginkan metode baru dalam menyelesaikan tugas akhir,” ucap Toufik.
Sementara, terkait efektivitas metode daring atau belajar dari rumah, mayoritas mahasiswa menjawab tidak efektif yakni sebesar 69,45 persen. Sementara, yang menjawab efektif 24.58 persen, 2,63 persen kurang efektif, 1.91 persen tidak tahu, dan 1,43 persen menjawab lainnya.
“Dengan demikian, dalam kondisi saat mahasiswa menginginkan dosen memberikan pelajaran yang kreatif, dan dapat menyesuaikan kondisi fasilitas pendidikan mahasiswa, seperti jaringan internet yang lemah di beberapa daerah di Indonesia,” kata Toufiq.
Sementara itu, Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani berharap survei ini bisa menjadi referensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan. “Kami berharap stakeholder pendidikan mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pimpinan perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan para dosen dapat memformulasikan metode belajar dari rumah yang efektif dan kreatif,” ujarnya.
Melaui hasil survei ini, menurut Aswandi, PP IPNU mengapresiasi kinerja pemerintah pusat, dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. "Namun, kami juga menginginkan hak kami untuk mendapatkan pelajaran melaui metode belajar yang efektif,” ujarnya.
Sebagai informasi, survei ini melibatkan 419 Mahasiwa dari 34 Provinsi di Indonesia. Periode pengambilan data dilaksanakan pada 23 April sampai dengan 1 Mei 2020 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tercatat, 52,51 persen responden merupakan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan 47.49 persen lainnya mahasiswa perguruan tinggi swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
