REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, mengkritisi validasi data kemiskinan Kementerian Sosial yang memengaruhi distribusi program bantuan sosial. Melihat hal ini, ia meminta pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW melakukan pemutakhiran data kemiskinan di wilayahnya.

"Kalau pemerintah daerah proaktif untuk melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, maka data penerima sistem jaringan pengaman sosial akan semakin baik," ujar Ace saat dihubungi, Sabtu (2/5).

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial memiliki model pendataan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Model tersebut menjadi sumber data utama bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Namun, titik lemah model ini tergantung pada input yang dilakukan pemerintah daerah. Karena, pendataan dan pemutakhiran data berasal dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial. 

"Jika pemerintah daerah tidak melalukan pemutakhiran, maka hampir pasti datanya akan itu-itu saja," ujar Ace.

Dari tak updatenya data kemiskinan, ia melihat banyak penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran. Pasalnya, terdapat warga yang sudah tak masuk klasifikasi atau meninggal masih menjadi penerima manfaat bantuan.

"RT/RW, kepala kesa, dan organisasi pilar sosial perlu dilibatkan dalam pemutakhiran data kemiskinan," ujar Ace.

Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi dalam memutakhirkan data kemiskinan. Agar sistem pendataan SIKS-NG dapat berjalan baik.

Dengan sistem jaring sosial yang termutakhirkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang baik, diharapkan memperlancar sistem DTKS.

"Sehingga integrasi data dan penyalurannya bisa dilakukan secara komprehensif dan selalu update berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat," ujar politikus Partai Golkar itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika