REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Aksi mantan anggota DPR RI dari Sumatra Barat Epyardi Asda menjadi viral di berbagai sosial media terkait penolakannya terhadap petugas ketika mencoba membubarkan kerumunan massa.
Politikus PAN tersebut membagi-bagikan bantuan sembako kepada masyarakat di daerah sehingga secara tak langsung menimbulkan kerumunan di Jorong Gantiang, Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (30/4) kemarin.
Padahal Sumbar sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Petugas dari anggota Satpol PP dan polisi membubarkan kerumuman massa yang hendak menjemput bantuan dari Epyardi.
Saat coba membubarkan kerumunan ini, Epyardi balik memarahi petugas. Aksi Epyardi memarahi petugas ini terekam video dan tersebar luas di lini massa.
Dalam video itu, tampak ia tak terima dengan sikap petugas. Epyardi Asda bersikeras tidak melanggar aturan. Malah, ia menganggap apa yang dilakukan para petugas menjadi masyarakat tambah takut.
"15 tahun saya jadi anggota DPR RI, saya wakil rakyat secara sah, saya tahu undang-undangnya. Jangan orang kampung ditakuti, saya pembela rakyat, tidak ada aturan yang saya langgar," begitu penggalan yang diucapkan Epyardi Asda di dalam video kepada para personel kepolisian dan Satpol PP.
Epyardi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon bupati Kabupaten Solok dalam video tersebut mengatakan kalau ia jadi bupati, tak akan memakai para personel yang ada di lokasi pembagian sembako tersebut.
Epyardi juga menanyakan siapa yang memerintahkan para personel untuk datang ke lokasi kegiatannya membagi-bagi sembako.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Efriadi Sikumbang yang ikut ke lokasi saat upaya pembubaran massa mengaku sempat ditanyai soal siapa yang memerintahkan petugas membubarkan massa.
"Beliau (Epyardi) menanyakan itu kepada saya. Saya selaku Tim Gugus Tugas, ada informasi kegiatan itu ya saya ke lokasi," kata Efriadi Jumat (1/5).
Efriadi menjelaskan mendapat informasi adanya kegiatan pengumpulan massa berawal dari pihak kepolisian. Satpol PP mendapat informasi dari Polres Solok mengenai akan ada rencana pengumpulan massa.
Efriadi menyebut petugas tidak membubarkan massa. Petugas kata dia hanya mengingatkan masyarakat agar segera pulang ke rumah bagi yang sudah mendapatkan sembako. "Bahkan kami tidak bubarkan, jadi penerima diingatkan, sudah terima langsung pulang, tapi yang bersangkutan emosi dan tidak terima," ucap Efriadi.
Ia menambahkan yang dilakukan personel dan timnya tidak salah, dan telah sesuai dengan aturan PSBB.
Epyardi yang pernah menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode tersebut kemudian memberikan klarifikasi melalui video conference bersama IJTI Sumbar melalui aplikasi Zoom.
Epyardi mengatakan tidak ada pembubaran saat pembagian paket sembako. Ia hanya tersulut emosi karena ada beberapa ibu-ibu diintimidasi oleh anggota Satpol PP yang melaporkan kepadanya. Epyardi kesal karena petugas datang beramai-ramai ke lokasi seolah-olah menangkap teroris.
Bagi Epyardi, membagikan paket sembako merupakan sudah menjadi tradisi keluarganya setiap tahun. Apalagi karena covid-19 yang berdampak secara ekonomi kepada masyarakat kecil. "Dalam proses pembagian sembako saya meminta perwakilan dari nagari sebanyak 10 hingga 15 orang untuk menjemput. Jadi yang banyak itu anggota tim saya, bukan masyarakat yang datang," ucap Epyardi.
Selain itu, lanjut bekas ketua DPW PPP Sumbar itu, timnya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintahan Nagari. Pembagian sembako kemarin yang menjadi viral tersebut menurut Epyardi merupakan hari ketiga ia membagikan sembako di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok.
Epyardi berjanji Kedepannya akan berkoordinasi dengan satpol PP dan Kepolisian. "Bagaimana bagusnya, jika tidak dibolehkan bagaimana teknisnya, jika tidak, pembagian sembako saya stop," kata Epyardi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
