REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Perintah pengosongan Gelanggang Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19 menuai protes. Lewat Gelanggang Bergerak, mahasiswa-mahasiswa dan para alumni UGM memprotes keputusan UGM tersebut.
Penanggung Jawab Gelanggang Bergerak, Iqbal Tuwasikal mengatakan, masalah utama tidak lain momentum waktu. Terlebih, proyek pembangunan Gelanggang UGM itu sampai hari ini masih belum jelas, tanpa ada pula sosialisasi timeline.
Dari Februari, yang ada cuma perintah pengosongan, tapi mahasiswa itu tidak pernah disosialisasi timeline kerjanya. Selain itu, UGM cuma mengatakan jika mereka mengikuti timeline kerja Kementerian PUPR.
"Kita kejar ternyata PUPR tidak ada proyek pembangunan itu, terus sumber dananya dari mana, UGM tidak mungkin membangun sendiri, dan yang paling penting ini seperti dipaksakan dan tidak ada sense of crisis," kata Iqbal kepada Republika, Jumat (1/5).
Apalagi, sejak awal pandemi Covid-19, mahasiswa-mahasiswa banyak yang memang belajar dari rumah. Bahkan, ada SK Rektor UGM yang membatasi aktivitas di kampus, kecuali untuk yang terkait pencegahan atau penanganan Covid-19.
Artinya, jika ada perintah pengosongan otomatis mahasiswa yang dirumahkan malah harus ke kampus untuk memindahkan barang-barang UKM mereka. Termasuk, alat-alat yang konstruksinya permanen atau berat seperti judo dan basket.
"Sampai mereka mendatangkan tukang sendiri, dan dengan physical distancing ini semua protokol Covid-19 dilanggar, padahal itu aturan yang lebih tinggi, kemudian Rektornya sudah melarang tapi Wakil Rektor SDM dan Direktur Aset tetap memaksakan," ujar Iqbal.
Lalu, mahasiswa-mahasiswa di Posko Gelanggang UGM seakan tidak dianggap. Padahal, mereka bagian dari Satgas Covid-19 UGM, yang sejak awal sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh titik di UGM secara mandiri.
"Intinya, tidak ada sense of crisis, pada masa pandemi kok memaksakan," kata Iqbal.
Akibatnya, tidak sedikit pengurus-pengurus UKM yang tidak bisa memindahkan barang-barang mereka karena sudah terlanjur mudik dan lain-lain. Akhirnya, oleh Pengawas Gelanggang sekretariatnya dibuka dan barang-barang diangkut.
"Dipindahkan ke sekret shelternya masing-masing di perumahan dosen maupun yang di Stadion Pancasila, kalau alat dojo dan ring basket itu setahu saya anak-anak UKM membayar tukang sendiri, tidak ditanggung," ujar Iqbal.
Iqbal mengingatkan, yang dipaksakan tidak cuma Gelanggang UGM tapi sampai ke PPKH yang disebut masuk pengosongan tahap satu. Tapi, karena di sana diurusi karyawan-karyawan UGM, jadi cuma bisa menuruti dan tidak bisa protes.
Ia menekankan, di satu sisi Direktur Aset meminta pengosongan dapat segera dilakukan, tapi di sisi lain tempat alternatif tidak disiapkan. Atau, lanjut Iqbal, sudah disiapkan tempat alternatifnya tapi sama sekali tidak layak.
Setelah semua ramai diperbincangkan, ia menambahkan, belum ada komunikasi lanjutan antara mahasiswa dengan Rektorat UGM. Sementaram barang-barang di posko sudah diamankan dan digeser ke luar UGM terlebih dulu.
"Kalau mau balik ke posko gelanggang suasana sudah tidak kondusif, internet dan pompa air sudah dijebol, listrik banyak yang sudah diambil lampunya, CCTV sudah diambil, gerbang kopma sudah dibongkar, secara safety sudah tidak aman," kata Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
