Sunday, 14 Zulqaidah 1441 / 05 July 2020

Sunday, 14 Zulqaidah 1441 / 05 July 2020

'Saya Nggak Mudik, Hanya Pulang Kampung'

Rabu 29 Apr 2020 16:33 WIB

Red: Fitriyan Zamzami

Petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan pemudik yang menggunakan motor di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus Covid-19

Petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan pemudik yang menggunakan motor di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus Covid-19

Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
Ratusan warga nekat meninggalkan Ibu Kota karena kehilangan pekerjaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Alkhaledi Kurnialam, Flori Sidebang, Febrian Fachri

Sekitar 200 pemudik dengan kendaraan roda dua dan 100 kendaraan roda empat yang hendak menyeberang ke Sumatra melalui Pelabuhan Merak tertahan di beberapa check point atau pos pemeriksaan pemudik pada Rabu (29/4) dini hari. Ratusan pemudik dicegah petugas kepolisian untuk masuk ke pelabuhan karena aturan larangan penyeberangan penumpang mulai berlaku sejak Rabu (29/4) pukul 00.00 WIB.

Imbasnya, ratusan pemudik sempat bersitegang dengan petugas dan memaksa masuk pelabuhan. Beberapa dari mereka bahkan menangis untuk memohon agar dibolehkan menyeberang ke Sumatra.

Salah seorang pemudik, Sugiharto (20 tahun) mengaku kalau dirinya mengetahui imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Namun ia menjelaskan dan meyakini kalau tindakannya tidak tergolong sebagai aktivitas mudik, melainkan pulang kampung. 

"Saya tahu imbauan pemerintah soal mudik itu, tapi kan Pak Jokowi itu bilangnya melarang mudik, sekarang kan belum mudik, mudik itu kalau sudah dekat lebaran," kata Sugiharto memohon kepada personel kepolisian yang berjaga di check point Gerem, Kota Cilegon, Rabu (29/4). Hal itu ia sampaikan merujuk komentar Presiden Joko Widodo di salah satu televisi swasta yang viral belakangan.

Sugiharto menuturkan dirinya adalah warga asli Lampung, sambil memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas. Ia terpaksa mengambil keputusan untuk pergi dari daerah rantauannya di Kota Bekasi karena tidak lagi memiliki tempat tinggal.

"Keluarga saya semua di Lampung, asli Lampung di Bekasi dari 2019 kemarin. Saya kan kerja di bengkel, sementara bengkel sepi jadi nggak ada pemasukan, kontrakkan udah nggak ada lagi, kalau tetap di Bekasi mau tinggal di mana?," kata dia.

Dia berharap polisi tetap membiarkan dirinya dan para pemudik lain untuk menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Hal ini karena nasib mereka di masa wabah Covid-19 ini sudah tidak jelas. "Kasihan Pak, kita orang rantau di sini sudah tidak ada lagi pemasukan," ujarnya memelas.

Penuturan yang sama juga dijelaskan oleh seorang pemudik lain, Rendi (27 tahun) yang mengatakan tindakan orang-orang yang hendak menyeberang ke Sumatera saat itu bukanlah kegiatan mudik, namun pulang kampung. "Saya nggak mudik, saya cuma mau pulang ke keluarga," ungkapnya kepada petugas kepolisian.

Sambil meninggikan suaranya kepada personel polisi ia memohon agar tetap diizinkan menyeberang. "Emang Bapak mau biayai hidup saya? Ngasih tempat tinggal untuk saya? Makanya saya ingin pulang biar bisa ketemu keluarga," ujarnya.

Dia mengaku sudah bingung dengan nasibnya di tempat perantauan karena sudah tidak bekerja selama dua bulan. Pria yang sebelumnya bekerja di Tangerang ini bahkan tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

"Saya sudah dua bulan nggak kerja, nggak bisa bayar kontrakkan buat makan aja saya susah," jelasnya. Pandemi yang terjadi belakangan memang memicu gelombang PHK di kota-kota besar di Tanah Air. Hal ini tergambar dari membeludaknya pendaftar Kartu Prakerja yang telah mencapai 8,5 juta orang pada Selasa (28/4).

 
Saya sudah dua bulan nggak kerja, nggak bisa bayar kontrakkan buat makan aja saya susah.

Sebagai warga yang turut terdampak Covid-19, Rendi mengaku sempat mendaftar untuk mendapat bantuan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun ia mengatakan hingga kini belum ada bantuan yang ia dapatkan meskipun sudah mendaftar kepada RT RW. "Saya sudah ngumpulin KTP buat dapat bantuan, tapi sampai sekarang belum ada juga. Tolonglah sekarang ini hidup saya sudah susah," katanya.

Sementara Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menjelaskan langkah pencegahan pemudik untuk masuk pelabuhan ini sudah sesuai dengan keputusan pemerintah, Kemenhub hingga PT ASDP Merak. Jikapun para pemudik tetap memaksa masuk, tidak ada lagi pelayanan tiket penyeberangan untuk penumpang umum di pelabuhan.

"Saat ini memang tidak ada lagi pelayanan khusus untuk penumpang umum karena kita menaati aturan pemerintah. Berdasarkan aturan hanya kendaraan truk pengangkut sembako, logistik atau alat kesehatan yang dibolehkan menyeberang," ujar Edy.

Meski begitu, ia mengaku pihaknya sempat membolehkan orang menyeberang karena alasan kedaruratan. "Memang ada pengecualian apabila ada kedaruratan, seperti sakit keras yang mengharuskan pulang akan kita kawal sampai di kapal," katanya.

Edy mengaku prihatin dengan kondisi pemudik yang mayoritas mengaku terdampak Covid-19 seperti berhentinya penghasilan. Namun upaya pencegahan mudik juga disebutnya merupakan langkah pencegahan penyebaran wabah bagi keluarga di kampung halaman.

"Kita ikut prihatin, tapi demi kebaikan kita bersama, kesehatan bersama kita harap semuanya mengikuti anjuran pemerintah agar tidak ada lagi orang terpapar Covid-19," kata dia. 

Ribuan dipulangkan

Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat sejauh ini memang masih coba dilanggar banyak orang. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, sebanyak 5.809 kendaraan yang diputar balik arah selama lima hari pelaksanaan larangan mudik di pintu tol dan jalan arteri. Dari jumlah tersebut tercatat ada 102 sepeda motor yang turut diputar balik arah.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, para pengendara motor itu berusaha melintas saat terjaring penyekatan polisi di jalur arteri Kedung Waringin menuju Karawang, Bekasi. Sedangkan ribuan kendaraan lainnya, kata Sambodo, diputar balik arah saat berada di Pintu Tol Bitung arah Merak dan Pintu Tol Cikarang Barat arah Jawa Barat.

"Sudah ada 5.343 kendaraan roda empat diputar balik di (Pintu Tol) Bitung dan (Pintu Tol) Cikarang. Sementara, 321 kendaraan lainnya diputar balik di jalur arteri, terdiri dari 126 mobil pribadi, 93 angkutan umum, dan 102 sepeda motor," kata Sambodo, Rabu (29/4).

photo
Petugas kepolisian mengarahkan kendaraan untuk memutar balik di pos pemeriksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (28/4). Penindakan berupa pemeriksaan surat kendaraan, surat tugas serta mengarahkan kendaraan untuk memutar balik tersebut merupakan tidak lanjut kebijakan larangan penggunaan kendaraan umum dan kendaraan bermotor pribadi untuk mudik - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Adapun dia merinci, 737 kendaraan yang mengarah keluar Jadetabek diputar balik pada tanggal 27 April 2020. Sedangkan pada 26 April 2020 tercatat sebanyak 878 kendaraan.

Sementara itu, sambung dia, pada 25 April 2020, jumlah kendaraan yang diputar balik sebanyak 1.293 kendaraan. Kemudian, sebanyak 1.873 kendaraan mengarah ke luar Jadetabek diputar balik pada hari pertama larangan mudik, 24 April 2020. 

Di Sumatra Barat, satu unit bus Antar Lintas Sumatera (ALS) terpaksa harus memutar balik ketika sampai di perbatasan Jambi-Sumatra Barat di Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Bus ALS tersebut diketahui jurusan Jakarta-Medan. Bus tersebut mengangkut puluhan penumpang.

Bus pelat kuning dengan nomor BK 7693 DJ tersebut melintas ketika Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan sidak ke perbatasan. "Ini harus memutar balik. Cari jalan lain. Kita sudah tegaskan aturan tidak ada lagi kendaraan penumpang boleh keluar masuk," kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengaku telah meminta Dinas Perhubungan menyurati perusahaan bus-bus lintas Sumatra seperti ALS dan Medan Jaya agar tidak boleh lagi melintas di Sumbar. Untuk itu bus-bus tersebut harus mengambil jalan lain seperti masuk dari Sumatra Selatan-Jambi-Riau-Sumut di jalur lintas timur. "Kita bukan tidak peduli kemanusiaan. Tapi kita harus tegas. Kita sudah bekerja keras mengatasi virus corona ini. Semuanya harus menghormati PSBB di Sumbar," ucap Nasrul Abit. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA