REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Departemen Dalam Negeri Meksiko meminta kota dan negara bagian untuk berhenti menutup jalan dan memberlakukan jam malam yang dianggap dapat memutus rantai penularan virus corona.
Departemen Dalam Negeri mengatakan langkah-langkah itu melanggar hak konstitusional warga seperti hak untuk bergerak bebas. Mereka menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan langkah-langkah tersebut.
"Darurat kesehatan bukan keadaan darurat konstitusional atau menangguhkan hak," tulis Departemen Dalam Negeri Meksiko dalam pernyataanya, Rabu (29/4).
Mereka mengatakan hampir 20 persen atau sekitar 340 pemerintahan daerah mendirikan pos pemeriksaan atau pos seleksi untuk membatasi pergerakan warga. Paling terkonsentrasi di daerah pinggir pantai di mana banyak kota yang mencoba mengusir wisatawan yang mungkin dapat menyebarkan virus.
Puluhan kota di Meksiko memberlakukan jam malam. Tiga dari 31 negara bagian di negara itu juga mengancam akan menangkap warga yang tidak mematuhi langkah pembatasan sosial.
Tidak hanya Meksiko, organisasi dan advokat Malaysia juga menyuarakan kekhawatiran mereka tentang tindakan tegas pemerintah Malaysia terhadap pelanggar kebijakan karantina wilayah. Hingga saat ini, Malaysia melaporkan 5.851 kasus infeksi dan 100 kematian tapi mereka sudah menangkap 21 ribu orang sejak karantina wilayah diberlakukan pada 8 Maret lalu.
Pelanggar kebijakan karantina wilayah dapat didenda atau dipenjara selama enam bulan. Belum diketahui berapa banyak orang yang dipenjara. Tapi sejumlah vonis hukuman penjara bervariasi mulai dari hanya beberapa hari hingga beberapa bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
