REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.
Desakan ini menyusul harga minyak mentah dunia turun drastis hingga nol dolar AS per barrel. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan seharusnya harga BBM disesuaikan (diturunkan) dengan harga minyak mentah dunia itu. Kalau minyak mentah turun BBM di Indonesia harganya harus turun.
Bambang yang juga anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan di sejumlah negara lain sudah menyesuaikan tarif dan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia itu.
Misalnya di sejumlah negara di dunia kerap menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme harga pasar dan bahkan negara penghasil minyak dunia dapat memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Malaysia.
Dia menegaskan turunnya harga BBM ini sangat penting. Karena bisa membantu pengusaha industri manufaktur, sektor jasa transportasi, nelayan terutama usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini memiliki peran terbesar terhadap perekonomian.
Hal ini, kata dia, dikarenakan 60 persen PDB dan 95 persen tenaga kerja Indonesia berasal dari UMKM. Turunnya harga BBM menjadi stimulus positif perekonomian makro Indonesia. Apalagi, saat kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
“Harga energi yang murah dapat menjadi stimulus bagi sektor riil agar ekonomi tetap bergerak, harga pangan stabil serta daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga tentunya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Negara,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (29/4).
Belum turunnya harga BBM itu, pria yang akrab dipanggil BHS ini menduga adanya permainan kartel. Yakni dimainkan para mafia BBM. Karena itu, pihaknya mendesak Presiden RI Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menko Perekonomian segera bertindak tegas.
"Karena mafia energi diduga masih leluasa bermain di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), sehingga harga BBM lebih mahal dibandingkan harga semestinya," ujar dia.
Menurut pemilik PT Dharma Lautan Utama Grup ini, seharusnya harga BBM di dalam negeri juga harus turun. Terutama solar subsidi maupun nonsubsidi yang digunakan industri manufaktur, transportasi logistik maupun publik dan nelayan serta dunia usaha lain terkait pariwisata. Maka harga solar harusnya bisa turun hingga separuh dari harga saat ini.
Bambang menduga, jika Presiden mengetahui kondisi harga minyak mentah dunia saat ini, pasti akan bertindak tegas terutama untuk menurunkan bahan bakar solar.
"Saya yakin baik Pak Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menentang keras permainan mafia minyak,” ujar dia.
Sebab, menurut Bambang, harga BBM sangat berpengaruh pada indikator ekonomi makro yang menjadi tanggung jawab Menkeu. Dan bila dengan turunnya solar subsidi dan nonsubsidi hingga 50 persen akan dapat memberikan stimulus terhadap dunia industri dan usaha yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan maupun pembangkit listrik (PLN) yang berdampak terhadap UMKM di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
