REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali meminta pemerintah tak melemah dalam menangani Covid-19 saat kasus Covid-19 di DKI Jakarta cenderung melambat atau menurun. Pemerintah harus mewaspadai penambahan kasus Covid-19 di daerah lain dan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan.
"Pemerintah tidak boleh kendor, enggak boleh bias Jakarta, karena kalau kita lihat apa beberapa kasus terdahulu terlalu bias Jakarta, jadi ketika beres sudah dianggap persoalan selesai," ujar Hasanuddin saat dihubungi Republika.co.id, Senin (27/4).
"Padahal jauh lebih berbahaya kalau terjadi di luar Jakarta karena fasilitas kesehatannya rendah terus juga akses masyarakat terhadap kesehatan juga jauh-jauh," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, berdasarkan analisa data Alvara mengenai wabah virus corona di Indonesia, episentrum pandemi kemungkinan besar mulai bergeser ke provinsi-provinsi di luar Jakarta, terutama Pulau Jawa. Pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Jakarta menunjukkan tanda-tanda perlambatan.
Namun, secara nasional, tren pandemi Covid-19 masih dalam posisi bergerak menuju puncak pandemi. Penambahan tertinggi kasus harian berasal dari provinsi yang memilik jumlah penduduk besar dan tingkat kepadatan yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Selain itu, beberapa daerah di Sulawesi, Kalimantan, Bali, serta Nusa Tenggara juga mencatatkan penambahan korban positif Covid-19 yang cepat dalam tiga hari terakhir. Menurut Hasanuddin, pemerintah perlu mewaspadai penambahan kasus Covid-19 di daerah yang tak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai seperti di Jakarta.
Ia mendorong pemerintah daerah yang penduduknya besar mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serentak secara provinsi. Menurutnya, ketika wilayah dalam satu provinsi tidak secara parsial menerapkan PSBB, akan lebih efektif menekan kasus Covid-19.
"Kalau hanya parsial beberapa wilayah itu tidak akan terlalu efektif, tetapi kalau satu provinsi menerapkan PSBB itu akan jauh lebih efektif saya kira," kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, puncak pandemi Covid-19 secara nasional kemungkinan terjadi pada pertengahan Mei sampai akhir Mei. Hal ini tentu harus dengan upaya pemerintah yang konsisten dalam menerapkan kebijakan pencegahan penyebaran virus corona, termasuk transparan dalam mengungkapkan data kasus Covid-19.
"Pemerintah harus tetap konsisiten dengan kebijakan-kebijakan yang ada, terus kemudian jangan diperlemah, harus tetap dikencengin terus, juga harus lebih transparan terkait data pasien dan seterusnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
