REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan program paket stimulus Rp 1.600 triliun atau diasumsikan 10 persen dari PDB. Alasannya, semua sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19  yang masih terus menghantam dunia.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, usulan Kadin tidak didukung oleh data akurat. Kata dia, jika Kadin ingin menggerakan sektor rill, maka seharusnya memiliki skema penyelamatan UMKM. Ini karena, 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada disektor UMKM atau sekitar 96 persen. "Dan UMKM adalah klaster pertama yang terdampak  dari pandemic," ungkap Kamrussamad dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (27/4).

Apalagi, kata dia, jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp 600 triliun kemudian disalurkan ke dunia usaha, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati. "Tapi, korporasi besar lah yang akan mengambil manfaat. Maka, potensi BLBI dan kasus Century akan bisa terulang kembali," tegas Kamrussamad.

"Mereka juga mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN yang akan diterbitkan pemerintah dengan menggunakan oayung Perppu No.1 tahun 2020. Maka, publik Harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat ke depan," ujar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan ini. 

Dikatakan Kamrussamad, pihaknya pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang prioritaskan sektor UMKM. "Sehingga, kita bisa menahan penambahan laju pengangguran," tegasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika