REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Suryadi Jaya Purnama menilai, internal pemerintah tidak kompak mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah mengenai rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut.
"Jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut. Padahal, sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada," ujar Suryadi dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Ahad (26/4).
Namun yang lebih penting, kata Suryadi, pemerintah seharusnya membatalkan rencana pemindahan IKN ini dan fokus pada penanganan Covid19 beserta dampaknya. Karena dampak ekonominya diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali. Hal ini dibutuhkan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki sense of crisis.
Menurut Suryadi, total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar Rp 466 trilun. Kemudian dari besaran tersebut sekitar Rp 96 triliun akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.
Artinya, kata Suryadi, setiap tahun ada dana sekitar Rp 25 triliun yang digunakan untuk pemindahan IKN. Padahal, kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan.
Sementara, kata Suryadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Menkeu Sri Mulyani sendiri memprediksi pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4 persen
"Padahal di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Oleh sebab itu, lanjut Suryadi, terkait dengan wabah Covid19 ini, FPKS berpendapat bahwa pemerintah seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN. Hal itu dilakukan untuk lebih memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dan dana yang tadinya direncanakan sebagian diambil dari APBN.
"Sebaiknya nanti dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM selama Covid-19. Agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, ada perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men-PUPR), Basuki Hadimuljono. Menurut Menkeu, selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit.
Kemudian dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Men-PUPR, bahwa tidak ada satupun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk IKN pada tahun 2020. Itu karena belum ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang IKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
