REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Tenaga Kerja Jerman Hubertus Heil sedang merancang undang-undang untuk memberikan karyawan hak bekerja dari rumah, bahkan ketika krisis Covid-19 berakhir. "Setiap orang yang ingin dan yang tempat kerjanya memungkinkannya harus dapat bekerja di rumah, bahkan ketika pandemi virus corona berakhir," kata Heil kepada surat kabar Bild am Sonntag dilansir Reuters, Ahad (26/4).

Sejak wabah Covid-19 melanda, jumlah warga Jerman yang bekerja dari rumah meningkat menjadi 25 persen dari periode normal yang hanya 12 persen. Hal itu tak terlepas dari penutupan sekolah dan banyaknya perusahaan yang mendorong karyawannya untuk bekerja dari rumah demi mencegah penularan virus corona.

Heil, politisi Sosial Demokrat (SPD), mengatakan, undang-undang itu akan diajukan akhir tahun ini. Isinya menjadikan bekerja dari rumah sebagai hak. Karyawan dimungkinkan bekerja dari rumah sepanjang waktu ataupun selama satu atau dua hari dalam sepekan.

Menteri Keuangan Olaf Scholz, juga dari SPD, mendukung gagasan itu. "Beberapa pekan terakhir telah menunjukkan kemungkinan untuk bekerja dari rumah. Ini adalah pencapaian nyata yang tidak boleh kita tinggalkan begitu saja," katanya.

Kendati demikian, Asosiasi Pengusaha Jerman menolak rencana tersebut. Aturan semacam itu dinilai tak tepat diberlakukan saat kondisi ekonomi sedang terpukul akibat krisis seperti sekarang.

Sementara itu, pemimpin partai oposisi Greens di parlemen, Katrin Goering-Eckardt, mendukung rencana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemberian hak bekerja dari rumah hanya akan berhasil jika pemerintah mampu menjamin internet berkecepatan tinggi untuk semua orang.

Ia juga mengatakan bahwa keinginan bekerja dari rumah atau tidak itu harus bisa diputuskan karyawan secara sukarela. "Tidak ada yang harus dipaksa untuk melakukannya, dan bekerja dari rumah tidak boleh berujung dengan tiadanya batas jumlah pekerjaan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika