REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wali kota Surakarta yang diusung DPC PDI Perjuangan Surakarta, Achmad Purnomo, menyatakan siap mundur dari peserta pencalonan pada Pilkada 2020.
Ia siap mundur jika Pilkada benar-benar akan digelar pada Desember 2020. Purnomo menilai pelaksanaan Pilkada tak sensitif dengan pandemi Corona yang dihadapi saat ini.
Namun pernyataan Purnomo juga memberikan sinyal lain. Sinyal itu yakni ia bakal tersisih dari persaingan untuk mendapat kursi calon wali kota, dan disingkirkan oleh pesaingnya yang juga berebut restu PDIP, Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, mundurnya Purnomo menunjukkan gagalnya sistem pencarian kepala daerah PDIP di Solo. "Mundurnya Purnomo bisa menjelaskan bahwa sistem di PDIP tak jalan. Kader sendiri tersingkir oleh Gibran yang baru masuk. Padahal aturan di PDIP jelas soal siapa yang berhak dicalonkan menjadi kepala daerah," kata Ujang saat dihubungi pada Ahad (26/4).
Secara administrasi, Gibran seharusnya tak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dari PDIP lantaran belum genap tiga tahun menjadi kader PDIP. Namun keputusan itu kembali pada pemegang keputusan tertinggi di Pantai berlambang moncong putih itu, Megawati Soekarno Putri.
Dengan meloloskan Gibran, kata Ujang, ada harga yang harus dibayar PDIP. PDIP dinilai merusak kaderisasi yang dibangun, mengingat Gibran merupakan orang baru di PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai mundurnya Purnomo tak lain karena kecewa dengan sistem di PDI Perjuangan."Mundurnya Purnomo itu bisa karena rasa kecewa karena tak direkomendasi jadi calon wali kota Solo dari PDIP," kata Ujang.
Ia mengatakan, Purnomo yang merupakan kader lama PDIP dan saat ini menjabat sebagai wakil wali kota seharusnya menjadi calon wali kota Solo dari PDIP.
Namun, ia disingkirkan Gibran Rakabuming Raka, yang tak lain adalah anak Presiden RI Joko Widodo. "Akhirnya Purnomo tersingkir. Yang akan meluncur ya Gibran. Walaupun dia orang baru di PDIP. Tapi dia anak presiden," ujar Pengajar Ilmu Politik di Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Lebih lanjut, kata Ujang, bila Gibran maju, dia tak memiliki lawan yang sebanding. "Gibran akan meluncur dan tak akan ada lawan. Bisa saja dia akan menjadi calon tunggal. Dan akan melawan kotak kosong," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Purnomo mengaku siap mengambil keputusan mundur jika benar KPU memutuskan tetap menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Menurut Purnomo keputusan itu diambil dengan melihat perkembangan pandemi Covid-19 ini, kelihatan masih berkepanjangan sehingga lamanya setahun.
"Saya tidak sampai hati, jika di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai harus melakukan kampanye-kampanye dan sebagainya yang berkaitan dengan Pilkada. Sehingga, alasan itu, dalam perasaan hatinya tidak sampai melakukan hal itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
