REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait Perubahan APBN 2020. Sebab, alokasi sebesar Rp 405,1 triliun harus jelas pemanfaatannya dalam penanganan dan pencegahan virus Covid-19 atau corona.
"Kita ingin kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," ujar Ecky, Ahad (26/4).
Ia mempertanyakan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada 31 Maret 2020, tidak terlihat dalam Perpres 54 tentang Perubahan APBN 2020. Seperti untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun.
Menurutnya, meskipun belanja pemerintah pusat naik, tetapi anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit,. "Misalnya anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 60,7 triliun. Ini menjadi pertanyaan publik, di mana ditaruhnya tambahan untuk perlindungan sosial yang Rp110 triliun yang telah diumumkan," ujarnya.
Demikian juga anggaran belanja Kementerian Kesehatan, hanya naik Rp 19,1 triliun, dari Rp 57,4 triliun menjadi Rp 76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp 75 triliun.
"Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya di lapangan," ujar Ecky.
Ia mengaku kecewa atas kurang terbukanya informasi Perubahan APBN 2020. Sehingga anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun tidak terlihat oleh publik.
Bahkan yang terlihat mencolok terkait defisit anggaran yang melonjak Rp 545,7 triliun, dari sebelumnya Rp 307,2 triliun menjadi defisit Rp 852,9 triliun.
Namun lonjakan defisit tersebut dominan untuk mengompensasi penerimaan negara yang turun Rp 472,3 triliun, dari Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan anggaran belanja hanya naik Rp73,4 triliun.
"Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah. Itu yang mudah tertangkap publik, karena informasi yang terbatas dari Perubahan APBN 2020. Kita mendesak agar pemerintah lebih terbuka," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
