Sabtu 25 Apr 2020 14:37 WIB

Belgia Mulai Longgarkan Penutupan Mulai Mei

Bisnis pertama yang dibuka adalah toko kain untuk memenuhi kebutuhan masker

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
 Warga Belgia berjalan di depan poster kampanye melawan Covid-19 di Brussel, Selasa. Seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban meninggal termuda akibat infeksi virus corona di Eropa.
Foto: EPA
Warga Belgia berjalan di depan poster kampanye melawan Covid-19 di Brussel, Selasa. Seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban meninggal termuda akibat infeksi virus corona di Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Perdana Menteri Belgia, Sophie Wilmes, telah mengumumkan rencana untuk secara bertahap mengangkat pembatasan akibat virus corona. Keputusan ini diambil setelah rapat yang dilakukan pada Jumat (24/4).

Aturan baru ini akan membuat semua toko kembali beroperasi sejak 11 Mei. Sedangkan sekolah kembali dibuka pada 18 Mei, dengan ketentuan pembatasan jumlah murid 10 orang saja di setiap kelas.

Bisnis pertama yang akan dibuka adalah toko kain pada 4 Mei. Ini untuk membantu warga mematuhi peraturan baru yang mewajibkan warga berusia 12 atau lebih untuk mengenakan masker di transportasi umum. Toko-toko lain akan dibuka kembali seminggu kemudian.

Dikutip dari BBC, meski seluruh toko nantinya akan buka pada Mei, kafe dan restoran tidak akan diizinkan untuk buka sebelum 8 Juni. Pelonggaran aktivitas ini pula sudah mulai dilakukan di beberapa negara Eropa lainnya.

Republik Ceko mengakhiri pembatasan pergerakan yang telah diberlakukan untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona pada Jumat. Beberapa toko telah dibuka kembali di Jerman dan sekolah-sekolah akan dibuka kembali secara bertahap mulai 4 Mei, meskipun bar, kafe, restoran, bioskop, dan tempat-tempat musik semuanya akan tetap tutup.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Polandia Lukasz Szumowski, menyerukan penundaan dua tahun untuk pemilihan presiden. Keputusan ini mempertimbangkan situasi teraman dari pandemi. Sejauh ini, partai hukum dan keadilan telah menolak tekanan publik dan oposisi untuk menunda pemungutan suara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement