REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Narkoba yang masuk ke Sumatera Utara (Sumut) diperkirakan sebanyak 80 persen melalui jalur laut. Oleh karena itu, TNI AL diharapkan dapat melakukan deteksi dini dalam penanganan penyelundupan narkoba tersebut.
Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan mengatakan, Pemprov Sumut senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda. Ini untuk melakukan berbagai langkah dalam penuntasan permasalahan tersebut.
Selain itu, Kesbangpol Sumut bersama aparat selalu melakukan sosialisasi dengan nelayan dan mengimbau kapal nelayan tidak mengangkut narkoba.
Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), katanya, Sumut dengan jumlah penduduk 14.260.000 jiwa masuk dalam tiga besar daerah rawan narkotika di Indonesia, dengan tingkat pengguna sebesar 3,06 persen (436.356 jiwa) dan yang sudah direhabilitasi masih 1 persen (4.364 jiwa).
Anthony mengatakan, kendala yang dihadapi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba saat ini, antara lain kabupaten/kota belum menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kemudian, kurangnya program kegiatan yang didukung APBD provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba serta belum optimalnya kegiatan kemitraan. Ini antara pemerintah daerah dengan ormas, swasta maupun perguruan tinggi dan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
"Saat ini dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, hanya 15 daerah yang memiliki BNN. Untuk itu, perlu ada langkah percepatan pembentukan BNN di level kabupaten/kota, mengingat peredaran narkoba tersebut sudah mencapai pelosok desa," katanya di Medan, Rabu (22/4).
Ia juga meminta pada masyarakat melalui lembaga dan perorangan sebagai mitra dan duta pencegahan peredaran narkoba. Mereka diminta berperan aktif mendeteksi dini dan pencegahan dini terhadap peredaran narkoba di masyarakat dan lingkungangnya.
"Mari bangun kearifan lokal untuk menyatakan anti kepada peredaran dan penyalahgunaan narkoba," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
