REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan perusahaan tidak akan mampu menanggung subsidi dan insentif untuk pelanggan rumah tangga yang nonsubsdi. Pasalnya, kebutuhan dana untuk bisa menopang kelompok 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA bisa mencapai Rp 16,9 triliun.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, kebutuhan dana yang tak sedikit tersebut didapat dari jumlah pelanggan 900 VA yang mencapai 22,7 juta pelanggan. Padahal, tagihan listrik kelompok ini mencapai Rp 143 ribu per pelanggan per bulan.
Sementara itu, untuk kelompok 1.300 VA ada 11,7 juta pelanggan. Tagihan listriknya mencapai Rp 221 ribu per pelanggan per bulan.
"Jadi, kalau ada rencana insentif untuk dua golongan ini, kita harus siapkan Rp 16,9 triliun per bulan. Jadi, itu yang barang tentu di luar kemampuan PLN untuk bisa melaksanakan hal itu. Hanya pemerintah yang bisa melaksanakan itu," ujar Zul dalam rapat daring bersama Komisi VII DPR, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, saat ini PLN hanya mampu menalangi subsidi yang diperuntukan pelanggan 450 VA dan 900 VA golongan subsidi. Itu pun nantinya PLN akan menagihkannya kepada pemerintah.
"Tetapi, memang kami talangi dulu dan kami akan meminta kepada pemerintah. Semoga pemerintah akan membayar subsidi tambahan ini berbarengan dengan subsidi yang ada di tahun berjalan," ujar Zul.
Namun, apabila memang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bisa melakukan pelebaran subsidi kepada pelanggan rumah tangga lain, PLN tetap akan melaksanakannya. "Namun, saya ingin sampaikan, apabila di masa yang akan datang ada keputusan pemerintah terkait itu akan kami laksanakan. Namun, jika itu diminta PLN dalam kemampuan keuangan kami, kami ingin sampaikan ini sangat sulit. Kami gak punya kemampuan untuk itu," kata Zul menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
