Selasa 21 Apr 2020 18:03 WIB

Sekitar 253 Ribu Pemudik Telah Masuk ke Jabar

Pada tahun lalu, jumlah total pemudik yang masuk ke Jabar mencapai 3,6 juta orang.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andri Saubani
Petugas memeriksa suhu tubuh pemudik yang akan menuju Sumedang di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (11/4/2020). Pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan karantina wilayah parsial (KWP) dengan mendirikan posko tim gugus tugas COVID-19 di sejumlah titik perbatasan untuk mencegah penyebaran virus Corona yang mungkin saja dibawa oleh pemudik.
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Petugas memeriksa suhu tubuh pemudik yang akan menuju Sumedang di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (11/4/2020). Pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan karantina wilayah parsial (KWP) dengan mendirikan posko tim gugus tugas COVID-19 di sejumlah titik perbatasan untuk mencegah penyebaran virus Corona yang mungkin saja dibawa oleh pemudik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat (Jabar) mencatat sekitar 253 ribu pemudik telah masuk ke Jabar. Data itu berdasarkan laporan dari udara, pelabuhan laut, dari kereta api dan terminal bus yang dikelola Pemprov Jabar.

"Pemudik dini yang tercatat Dishub yang masuk ke Jabar ada sekitar 253 ribu pemudik sampai hari ini," kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad, Selasa (21/4).

Baca Juga

Pada tahun lalu, menurut Daud, jumlah total pemudik yang masuk ke Jabar mencapai 3,6 juta orang. Oleh karena itu, Pemprov Jabar menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang telah resmi melarang mudik pada tahun ini.

"Sekali lagi kenapa larangan mudik ini penting karena untuk memutus rantai penyebaran Covid-19," kata Daud.

Mengenai kesiapan Pemprov Jabar dalam menjalankan kebijakan tersebut, Daud mengatakan, Pemprov Jabar masih membahas kira-kira cara apa atau langkah apa yang bisa dilakuakn dalam rangka mencegah atau menerapkan larangan mudik dari presiden ini. Terkait pengawasan arus mudik, menurut Daud, pihaknya sedang membahas dengan tim dari Dishub dengan kepolisian serta dari pihak terkait lainnya sedang merumuskan cara apa yang harus dilakukan agar orang tidak mudik.

"Ini kita bukannya mau memutuskan tali silturahim tapi ini semata-mata niat kita untuk bisa memutus penularan penyebaran Covid-19. Ini tanpa usaha kita semua tanpa bersama-sama ini akan sulit memutus rantai Covid-9 ini," katanya.

Sementara, menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani,

dari hasil pembahasan untuk sementara ini kalau dilihat dari kasus memang trennya meningkat atau bertambah sesuai prediksi awal. Yakni, puncak kasus Covid-19 akan terjadi diperkirakan mulai tanggal 22 sampai nanti sekitar 29 Mei.

"Jadi puncaknya 22 April hingga 29 Mei. Ini kita belum mencapai titik puncak maka harus wasapda maka dibutuhkan untuk sekali lagi yang disampaikan tadi kita harus disiplin melakukan physical social distancing jangan ada kerumunan massa," paparnya.

Pada bulan puasa ini, kata dia, kegiatan ibadah akan dikurangi dibatasi dan semaunya kembali berkativitas di rumah saja. Sedangkan untuk obat yang diterima Jabar, kata dia, saat ini baru sebagian yang diterima obat-obat untuk covid-9 ini yang diterima. Yakni, ada multivitamin, ada vitamin C dosis tinggi, dan juga ada pil kina.

"Itu yang diterima dan dengan obat itulah banyak dari penderita Covid-19 ini di Jabar sudah sembuh. Itu bukti bahwa selain dari daya tahan tubuh, obat dan mulitivitamin diberikan ke pasien," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat mudik di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, arahan Presiden tersebut sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar. Karena, mudik terbukti telah memicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi Covid-19.

"Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik, di Sumedang kepala desa tidak kemana-mana positif Covid-19 korban mudik, data menunjukkan itu. Saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, Insya Allah kita bisa mengendalikan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Kota Bandung, Selasa (21/4).

Menurut Emil, sebagai wujud dukungan Pemprov Jabar terhadap kebijakan Presiden tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang. Kebijakan ketat tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku di wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melainkan di seluruh wilayah Jabar.

"Protokol yang sama kami berlakukan dan (dengan adanya) instruksi Presiden ini, kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, baik di level RT, RW untuk menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," kata Emil.

photo
Menahan Ledakan Covid-19 Lewat PSBB Jawa dan Larangan Mudik - (Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement