REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menilai, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tidak mampu mendongkrak ekonomi tahun ini. Kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab utamanya.
Febrio menjelaskan, PSBB yang sudah diterapkan di berbagai daerah akan menghambat, bahkan menghentikan, proses investasi sekalipun tahap perencanaan sudah rampung. Khususnya dari kegiatan pembangunan pabrik.
"Bukan hanya uangnya terbatas, tapi gerakan sosial juga sangat terbatas saat ini," tuturnya dalam Macroeconomic Talkshow melalui teleconference, Senin (20/4).
Untuk kuartal pertama, investasi masih tumbuh positif. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dirilis Senin, realiasinya mencapai Rp 210,7 triliun, naik delapan persen dibandingkan kuartal pertama 2019, Rp 195,3 triliun.
Namun, situasi tersebut hanya bersifat sementara. Febrio bahkan memprediksi, pertumbuhan investasi pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini berada pada tren negatif atau mengalami kontraksi. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan PMTB dapat mencapai 4,55 persen dan 4,21 persen.
Berkaca dari kondisi tersebut, Febrio mengatakan, roda perekonomian Indonesia berpotensi sulit berputar dengan kecepatan normal. Sebab, kontribusi PMTB terhadap struktur PDB terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal terakhir 2019, peranan PMTB mencapai 33 persen terhadap PDB. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga diprediksi melambat yang juga sebagai dampak dari PSBB.
"Sehingga itu yang akibatkan perekonomian tidak gerak," ujar mantan Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia tersebut.
Febrio menggambarkan situasi saat ini sebagai masa istirahatnya ekonomi Indonesia. Situasi ini bagus, tapi akan menjadi risiko besar apabila jangka waktu untuk rehat terlalu lama hingga kesulitan untuk kembali bangun.
Oleh karena itu, Febrio mengatakan, pemerintah terus merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dinamis. "Diharapkan, kita bisa membatasi agar perekonoian tidak terlalu lama tidurnya," katanya.
Situasi serupa juga disampaikan Kepala Ekonom BCA David Sumual. Menurutnya, masa terberat bagi ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini adalah kuartal pertama dan kedua. Pelaksanaan proyek sulit dilakukan mengingat ada kebijakan PSBB dan keterbatasan likuiditas dari pelaksana proyek, baik pemerintah maupun swasta.
David menekankan, pemerintah harus fokus melakukan kebijakan countercyclical secara komprehensif untuk menekan dampak negatif yang berkelanjutan. "Untuk kali ini, krisisnya di segala aspek. Bukan hanya konsumsi rumah tangga dan investasi, juga perdagangan luar negeri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
