REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyampaikan, dalam dua hari terakhir setidaknya 46 tenaga medis di RS Kariadi Semarang dan 150 tenaga medis di DKI Jakarta positif terinfeksi Covid-19. Menurutnya, hampir bisa dipastikan penyebabnya adalah minimnya APD, kalau pun ada, mungkin kualitasnya belum sesuai standar.
"Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan APD layak untuk para tenaga medis dan tenaga pendukungnya di seluruh Indonesia," tegas Sukamta dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).
Padahal, menurut Sukamta, pemerintah mengklaim bahwa APD tersedia cukup untuk dalam negeri. Bahkan Menko Perekonomian menyakini Indonesia bisa memproduksi 17 juta unit paket APD dalam setiap bulannya. Sehingga tetap ingin mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan.
"Jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD?" tanya Sukamta dengan heran.
Bahkan, kata Sukamta, sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis. Bahkan, lanjutnya, Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa saja menyampaikan tertatih-tatihnya RSPAD untuk menyiapkan APD.
Oleh karena itu, dia berharap, pemerintah melakukan prediksi dengan benar. Sehingga, ketemu angka yang relatif tidak terlalu meleset nantinya.
"Dari sini bisa dihitung jumlah real kebutuhan APD kita," kata legislator asal Yogyakarta tersebut.
Menurut Sukamta, mestinya saat ini prioritas pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri. Beberapa negara melarang ekspor barang atau alat yang akan menjadi kebutuhan darurat dalam negeri. Sementara, pemerintah tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi.
Menurutnya, ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, kata Sukamta, APD untuk pemenuhan kebutuhan dalam negri juga membeli, bukan disumbangkan. Jadi para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan. Walaupun negara mungkin tidak mendapatkan pendapatan atas pajak ekspor.
"Jadi jangan mengejar keuntungan ekonomi dan pajak dengan potensi mengorbankan nyawa Warga Negara Indonesia," tegas Anggota Banggar DPR ini.
Selain itu, Sukamta melanjutkan, pemerintah harus menjamin bahwa kualitas APD tersebut memenuhi standar kelayakan. Kemudian diharapkan, para pelaku bisnis alat kesehatan wajib mementingkan kepentingan bersama di saat pandemi daripada mencari keuntungan semata.
Apalagi tenaga medis ini merupakan garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19. "Jangan sampai pemerintah lalai dalam mensupport tugas mereka dengan memberi fasilitas seadanya, bahkan kurang. Jika mereka tumbang, siapa yang akan menangani para pasien nantinya?" kata Sukamta mengingatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
