Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

KPK Kawal Pengadaan Penanganan Covid-19

Ahad 19 Apr 2020 01:50 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Hafil

Logo KPK

Logo KPK

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 dikawal KPK.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang maupun jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bahkan menyinggung saat ini Indonesia terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga masih ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan  dari luar negeri. 

"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa, terutama terhadap kebutuhan alkes, terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan dalam pesan singkatnya, Jumat (17/4).

Baca Juga

Ali menambahkan, setiap informasi terkait hal tersebut diminta langsung disampaikan kepada pengaduan KPK. "Kami (KPK) tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.

Sebelumnya, Erick Thohir mengaku miris melihat ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan Indonesia dari luar negeri. Erick menilai ketergantungan ini menjadi persoalan bagi bangsa ketika terjadi situasi yang tidak biasa, terutama saat pandemi corona.

"Mohon maaf kalau saya bicara ini. Sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini, 90 persen bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri," ujar Erick saat meninjau RS Pertamina Jaya di Jakarta, Kamis (16/4).

Erick menilai sudah saatnya Indonesia serius mendorong ketahanan kesehatan dengan membuat bahan baku obat dan alat kesehatan sendiri. Dengan begitu, menurut Erick, Indonesia tak lantas selalu melakukan impor untuk bahan baku obat dan alat kesehatan.

Mengutip laporan dari majalah the Economist, kata Erick, adanya pandemi corona menjadi kesempatan bagi negara-negara yang memiliki komitmen mengonsolidasi segala kekuatannya untuk menjaga supply chain atau rantai pasok negara tersebut.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," katanya menambahkan. 

Erick mengajak semua pihak berkomitmen membongkar praktik-praktik kotor tersebut. Erick menilai pada prinsipnya negara lain tidak akan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Erick mengatakan, masyarakat Indonesia-lah yang harus peduli dengan apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan bangsa.

"Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus, akhirnya kita terjebak short term policy, didominasi mafia-mafia trader itu. Kita harus lawan dan Pak jokowi punya keberpihakan itu," katanya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA