REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk merealokasikan anggaran kementerian dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,4 triliun. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Kerja Virtual antara Komisi IV DPR bersama Kementan.
Pada pembukaan rapat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pihaknya telah mengubah fokus dan realokasi anggaran sebanyak Rp 1,85 triliun untuk penanganan corona dari sektor pangan dan pertanian. Realokasi itu diputuskan setelah Kementan secara resmi memangkas anggarannya dari Rp 21,05 triliun menjadi Rp 17,4 triliun.
Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mengatakan, peningkatan realokasi itu bisa dilakukan dengan memotong anggaran kegiatan-kegiatan kementerian yang tidak berdampak langsung pada petani.
"Komisi IV juga meminta Kementan melakukan pemotongan seluruh kegiatan yang berasal dari kegiatan perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program sebesar 50 persen dari Pagu. Sesuai arahan presiden," kata Sudin, Kamis (16/4).
Sudin mengatakan, mengenai pembagian realokasi per direktorat jenderal, dapat dilaukan penyesuaian secara internal Kementan. Ia mengatakan, permintaan penambahan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah melalui proses penghitungan anggota dewan agar lebih memberikan manfaat bagi para petani.
Sudin mengatakan, adapun untuk langkah pemangkasan anggaran Kementan dari Rp 21,05 triliun menjadi Rp 17,4 triliun, pihaknya menerima penjalan Kementan. Sebab, seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan instruksi presiden dan perubahan postur APBN 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo setuju atas usulan tersebut. Ia menuturkan, berbagai pendekatan memang perlu dilakukan untuk petani. Terutama, para petani padi yang saat ini sedang melewati masa panen raya dan mengalami penurunan nilai tukar petani (NTP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
