Foto: Pixabay
Puasa Ramadhan di Tengah Pandemi Corona Momentum Muhasabah. Foto: Ilustrasi Ramadhan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, berpuasa di tengah pandemi wabah corona atau Covid-19 seharusnya dijadikan sebagai momentum terbaik untuk mengoreksi atau muhasabah diri. Wabah virus dan kemunculan banyak penyakit harus dimaknai secara positif bahwa Allah sedang menguji dan menegur makhluk-Nya.
"Puasa punya arti penting bagi umat Islam (yaitu) untuk meningkatkan antibodi. Tak sedikit penyakit yang bisa diobati dengan puasa.Terutama penyakit hati dan perilaku tak terpuji yang sangat distruktif bagi imunitas tubuh manusia dan ketahanan mental spiritual," tutur dia, Kamis (16/4).
Muhyiddin melanjutkan, sejarah juga mencatat bahwa bulan Ramadhan adalah bulan kemenangan umat Islam dalam melawan musuh, kezaliman, kesewenang-wenangan dan kesombongan umat manusia. Perang Badar, di mana umat Islam meraih kemenangan besar atas kaum musyrik terjadi di bulan Ramadhan. "Indonesia juga diproklamirkan kemerdekaannya di bulan Ramadhan," ungkap dia.
Karena itu, menurut Muhyiddin, sangat naif untuk menjustifikasi atau mendukung permintaan seorang atau kelompok agar umat Islam tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah sebagai kompensasinya. Padahal saat umat Islam dan umat manusia sedang mengalami cobaan berat wabah covid-19, puasa justru sangat dianjurkan sebagai sarana ditoksifikasi tubuh dari segala macam kotoran dalam tubuh.
"Dengan demikian, tubuh manusia akan terbebas dari semua disease, virus, bakteri dan penyakit, karena Allah telah melengkapi tubuh dengan antibodi yang kuat. MUI adalah pelayan umat Islam dan bangsa Indonesia, MUI juga mitra loyalis kritis pemerintah, bukan perpanjangan tangan pemerintah, apalagi rubber-stamp penguasa," tuturnya.
Muhyiddin menjelaskan, permintaan larangan berpuasa di bulan Ramadhan tidak hanya terjadi sekarang. Beberapa tokoh dan pemimpin sempat melakukannya. Bapak negara Tunisia Habib Bourguiba, yang dikenal sangat nasionalis-sekuler kedua setelah Kamal Attaturk di Turki, pernah mengeluarkan kebijakan kontroversial tersebut.
"Alasannya bahwa puasa mengurangi tingkat produktivitas rakyat. Ternyata kebijakan tersebut tak terbukti dan salah sasaran. Negara tersebut tetap tak maju dan juga tak lebih modern dari negara tetangganya di Afrika utara," ujarnya.
#1
#2
#3
#4
#5
