REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan sembilan proyek dan satu program keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasalnya, penyelesaiannya melewati target pada 2024.
"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSN, terdapat sembilan PSN dan satu program yang penyelesaiannya melebihi 2024 sehingga dikeluarkan dari daftar PSN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/4).
Airlangga menjelaskan, hingga 31 Desember 2019 sebanyak 88 persen PSN telah melewati tahap persiapan. Yang termasuk di dalamnya terkait program ketenagalistrikan 35 ribu MW dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi.
"Sementara, 12 persen masih dalam tahap penyiapan, termasuk di dalamnya adalah program industri pesawat," kata Airlangga.
Saat ini, dia melanjutkan, sudah ada 232 usulan proyek baru. Perinciannya, 84 usulan proyek berasal dari lima kementerian, 123 usulan proyek berasal dari 13 pemerintah daerah, 17 usulan proyek berasal dari empat BUMN/BUMD, dan delapan usulan proyek berasal dari swasta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga memimpin rakor bersama Menko Airlangga mengaku ingin mengkaji proyek-proyek yang tidak hanya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga oleh swasta. Ia berharap dengan adanya status PSN, proyek-proyek investasi swasta yang selama ini mengalami kendala dapat segera diselesaikan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa.
"Saya berharap kita bisa lebih cepat walaupun dalam situasi yang seperti ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
