REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai pihak Istana perlu melakukan bersih-bersih karena dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius. Ini menyusul staf khusus presiden yang mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahaan pribadinya, tetapi menggunakan logo resmi kenegaraan.
"Ini tentunya membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4).
Ia mengatakan di tengah kompleksitas penanganan wabah virus corona atau Covid-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius. "Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," katanya.
Boni mengatakan tentunya situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan. "Saya kira demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," ujarnya.
Masalahnya serius, lanjut Boni, karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain. Lebih lanjut, Boni mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Joko Widodo yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari para pecundang yang ingin mengail di air keruh.
"Kita dengar ada kelompok anarko yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar, dan beruntung kepolisian telah bertindak cepat," katanya.
Ia juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang. "Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
