Selasa 14 Apr 2020 23:29 WIB

Peneliti Dukung Upaya Keterbukaan Ekonomi Usai Covid-19

Indonesia harus menunjukkan perubahan untuk masuk kembali ke arena perekonomian.

[Ilustrasi] Pedagang beraktivitas di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Selasa (14/4/2020). Pengelola pasar di 16 lokasi pasar tradisional di Denpasar akan memberikan keringanan biaya sewa los 50 persen bagi tiap pedagang mulai 12 April hingga 29 Mei 2020 karena lesunya perekonomian akibat wabah COVID-19
Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
[Ilustrasi] Pedagang beraktivitas di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Selasa (14/4/2020). Pengelola pasar di 16 lokasi pasar tradisional di Denpasar akan memberikan keringanan biaya sewa los 50 persen bagi tiap pedagang mulai 12 April hingga 29 Mei 2020 karena lesunya perekonomian akibat wabah COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mendukung adanya upaya pemulihan ekonomi dengan mengedepankan semangat keterbukaan usai penyebaran Covid-19 berakhir. Indonesia harus menunjukkan perubahan untuk masuk kembali ke arena perekonomian global dan bukan menutup diri.

Felippa menyatakan kebijakan yang dibentuk harus bisa mengembalikan perekonomian dan memperkuat ketahanan dari ancaman bencana. "Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi, peran Indonesia sebagai satu pemain dalam perekonomian global menjadi semakin esensial," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (14/4).

Baca Juga

Menurut dia, kebijakan untuk mengundang aliran modal dan mendorong kinerja ekspor seperti omnibus law bisa menghilangkan anggapan bahwa Indonesia masih menganut paham proteksionisme.

Selanjutnya, upaya memperkuat ketahanan bencana juga penting karena penanganan dan pencegahan yang tepat dapat mendukung jalannya roda perekonomian.

Ia mencontohkan pemerintah dapat belajar dari pengadaan alat-alat kesehatan untuk Covid-19 yang sempat terhambat oleh birokrasi. Padahal, peralatan itu dibutuhkan dalam penanganan pasien.

"Pemerintah perlu meninjau proses birokrasi yang dikeluhkan terlalu panjang dan menghabiskan banyak waktu. Birokrasi ini selama pandemi Covid-19 berdampak langsung ke kesehatan dan manajemen bencana," ujarnya.

Demikian juga, tambah dia, masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang sempat keruh di fase awal bencana. Untuk itu, sudah seharusnya kebijakan yang ada mampu memfasilitasi kebutuhan secara tepat sehingga Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan bencana.

"Setelah Covid-19 berlalu, Indonesia akan disadarkan bahwa kita masih perlu memperbaiki koordinasi dan masih membutuhkan negara lain," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement