REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Lima kepala daerah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek) mengusulkan untuk menghentikan operasional sementara kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line selama proses kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Usulan itu, diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai menggelar video conference yang diikuti wali kota Bekasi, wakil wali kota Bogor, bupati Bogor, wali kota Depok dan bupati Bekasi yang diwakilkan beserta kepala Daop 1 PT KAI dan dirut PT KCI. Namun, Dedie mengungkapkan lima kepala daerah itu bukan hanya mengajukan satu usulan. Dia menyatakan masih terdapat usulan lain.
"Tapi ada opsi lain misalnya kereta api tetap operasional, tetapi tidak di jam sibuk," kata Dedie di akun Youtube Pemkot Bogor, Selasa (14/4).
Artinya, kata Dedie, PT KAI hanya menggugurkan kewajiban untuk menegakkan aturan PSBB yang melarang orang berkerumun lebih dari lima orang. PT KAI, sambung Dedie, masih dapat beroperasi di luar jam sibuk sehingga menurunkan angka penularan virus corona jenis baru.
"Kemudian yang ketiga ada opsi penambahan trip. Tapi justru berbanding terbalik atau bertentanagan dengan prinsip penerapan PSBB," ujarnya.
Pada dasarnya, Dedie menyampaikan penghentian operasional bukan sesuatu yang baru. Pasalnya, PT KAI juga telah menutup sejumlah layanan pada tujuan tertentu.
"Sudah banyak yang ditutup untuk tujuan tertentu. Apalagi tujuan kita dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan. Jadi penyekatan seperti apa? Dari 5 kepala daerah meminta penghentian sementara," kata Dedie.
Dedie menegaskan, para kepala daerah hanya khawatir jika DKI Jakarta tak melakukan pembatasan sosial saat PSBB. Dia meminta, tidak ada pengecualian untuk kegiatan sosial apapun itu, termasuk layanan operasional transportasi.
"Artinya potensi pergerakan mobiltas Kabupaten Bogor, Kota Bogor ke Jakarta itu jumlahnya cukup besar dan ini mengancam capaiana hasil PSBB. Kenapa? Karena bantalan jaring sosial sangat terbatas. Demikian anggaran dari pusat dan provinsi," tuturnya.
Dia menyatakan, PSBB akan sia-sia jika tidak ada menurunkan jumlah persebaran Covid-19 di Kota Bogor. Sebab, PSBB hanya berlangsung selama 14 hari.
Namun, jika belum ada penurunan secara signifikan maka PSBB akan dilanjutkan selama 14 hari, begitu seterusnya. Di sisi lain, jaring pengaman sosial untuk PSBB dan penaganan Covid-19 tak cukup terus-menerus menanggung dampak persebaran Covid-19. "Akan sisa-sia apabila capaian tidak sesaui harapan kita semua," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
