REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak cukup efektif menekan penyebaran Covid-19. Menurut IDEAS, diperlukan langkah lebih tegas dan ketat untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah khususnya Jabodetabek.
"Dibutuhkan langkah-langkah ekstrem (karantina lokal) untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah, terutama yang memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi seperti di kota-kota metropolitan," ujar peneliti IDEAS Siti Nur Rosifah, Selasa (14/4).
Nur melihat, Jabodetabek memiliki kesiapan secara ekonomi untuk melaksanakan karantina wilayah. Daerah metropolitan Jawa khususnya Jabodetabek memiliki persentase pekerja sektor formal tertinggi di Indonesia, sehingga penurunan pendapatan masyarakat secara drastis adalah rendah sepanjang tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Jabodetabek juga memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Hal ini membuat skenario peliburan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan.
Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, pada tahun 2019 dari total 15,4 juta pekerja di Jabodetabek terdapat 11,3 juta yang bekerja di sektor formal dan 4 juta memiliki pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari.
Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan karantina wilayah masih lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol. Semakin banyak waktu berlalu, dan wabah semakin menyebar, semakin mahal biaya karantina. Semakin cepat intervensi dilakukan di awal pandemi, semakin rendah biaya karantina.
Peneliti IDEAS, Fajri Azhari, menjelaskan untuk karantina wilayah Jabodetabek, estimasi biaya kebutuhan pangan warga per hari setidaknya dibutuhkan Rp 1,3 triliun. Jika karantina dilakukan dua pekan, maka dibutuhkan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek.
Apabila subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina dua pekan adalah Rp 6,3 triliun. "Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina," tutur Fajri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
