Sabtu 11 Apr 2020 00:24 WIB

Pemerintah Diminta Cepat Belajar Tangani Covid-19

Pemerintah diminta cepat belajar dalam penanganan Covid-19 dari negara lain.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Reiny Dwinanda
Rapid test. Pemerintah diminta cepat belajar dalam penanganan Covid-19 dari negara lain.
Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin
Rapid test. Pemerintah diminta cepat belajar dalam penanganan Covid-19 dari negara lain.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto menilai, Indonesia harus cepat belajar menangani Covid-19. Sebab, wabah itu telah menginfeksi ribuan orang dan memakan ratusan korban jiwa.

"Dalam kondisi ini pemerintah perlu jadi fast learner," kata Erwan, Jumat (10/4).

Baca Juga

Erwan mengatakan, pandemi Covid-19 memang merupakan bentuk bencana baru, jadi belum ada preseden menanganai krisis ini sebelumnya. Tapi, pemerintah dapat belajar dari negara-negara yang sukses mengendalikan penyebaran wabah Covid-19.

 

Erwan mengatakan, pemerintah dapatmengadopsi cara-cara penanganan Covid-19 yang dilakukan Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Mereka menjadi best practice negara-negara yang dianggap sukses dalam menangani virus corona.

Guru Besar Fisipol UGM itu berpendapat, pemerintah Indonesia terlambat dalam merespons Covid-19. Padahal, semestinya pemerintah bisa segera belajar dari kasus-kasus sebelumnya, seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS), sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS), atau dari negara-negara lain.

Terlebih, ada jeda waktu sejak kasus pertama muncul di Wuhan akhir Desember 2019 hingga kasus pertama di Tanah Air pada Maret 2020. Erwan mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan rentang waktu tersebut untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sebelum masuk Indonesia.

Meski begitu, Erwan melihat, saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19. Sebab, berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran wabah yang lebih luas.

"Terakhir mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan turunannya, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas," ujar Erwan.

Selain itu, komitmen pemerintah terlihat dari pengalokasian anggaran dana kesehatan unuk pemenuhan kebutuhan APD, reagen, ventilator, pengadaan tes kit berskala besar dan alat-alat kesehatan lain.

Erwan turut menyinggung kebijakan pemerintah terkait mudik yang dianggap masih setengah hati karena belum memberikan aturan-aturan yang pasti. Erwan sendiri mengimbau masyarakat tidak mudik pada Ramadhan atau Lebaran nanti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement