REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons sejumlah isu penting yang sedang hangat di Tanah Air. Salah satunya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang akan mulai diterapkan pada 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan.
Bamsoet meminta Pemerintah agar dapat menjelaskan hasil dari pembahasan PSBB secara transparan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam melawan penyebaran virus Covid-19. Serta menyampaikan bahwa durasi pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di Indonesia.
Ia juga ,engimbau masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. "Dengan cara mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah, yaitu antara lain tetap berdiam di rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker jika harus keluar rumah," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (9/4).
Bamsoet mendorong pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi warga yang membutuhkan, serta agar Pemerintah dapat bersikap tegas terhadap warga yang melanggar kebijakan PSBB tersebut dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh stakeholders, aparat keamanan, dan masyarakat juga diharapkan dapat berkomitmen mematuhi dan menerapkan aturan dalam kebijakan PSBB, sehingga penyebaran virus corona tidak lagi meluas.
Sementara itu, sehubungan dengan nasib bisnis perhotelan dan usaha pendukungnya di seluruh Indonesia yang ikut terpuruk akibat merebaknya wabah Covid-19, Bamsoet mendorong pemerintah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial kepada para pekerja hotel yang dirumahkan, mengingat banyaknya hotel yang tidak bisa membayar gaji utuh bagi para pekerjanya.
Sedikitnya 1.266 hotel di seluruh Indonesia berhenti beroperasi untuk sementara waktu dan mulai menawarkan cuti bagi para pekerja tetapi di luar tanggungan.
Pemerintah juga diharapkan mengupayakan para karyawan hotel/restoran juga bisa mengikuti program kartu prakerja, namun tetap diseleksi hanya bagi karyawan yang memenuhi persyaratan untuk dapat menerima kartu prakerja tersebut. Bamsoet mendorong pemerintah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) perlu menyiapkan sejumlah strategi/upaya pemulihan dan normalisasi industri pariwisata, termasuk perhotelan, dengan memperbaiki kondisi psikologis wisatawan agar begitu pandemi berakhir, arus kunjungan kembali normal bersama sektor lain.
"Mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk menangani serta mengurangi dampak wabah pandemi Covid-19, bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Bamsoet.
Bamsoet mendorong pemerintah terus berupaya mengusulkan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat mengurangi potensi PHK bagi karyawan di sektor tersebut.
Ia juga mengatakan perlunya setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan wabah Covid-19, terutama jelang lebaran yang diprediksi masyarakat akan tetap melakukan mudik, respon Ketua MPR RI. Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembentukan tim pengawas, termasuk gugus tugas khusus hingga desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya untuk mengetahui persebaran dan penanganan virus Covid-19 agar penanganan lebih cepat sehingga bisa membantu pemutusan mata rantai penularan dan mencegah agar tidak lebih banyak korban.
Mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan dan keamanan terhadap warganya yang datang dari luar daerah/pemudik di setiap perbatasan daerah, serta mempersiapkan tempat karantina khusus bagi para pemudik, yang disesuaikan dengan protokol kesehatan WHO, guna menekan angka penyebaran Covid-19. MPR menurut Bamsoet, mendorong kepada setiap kepala daerah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengambil langkah detail di lapangan dalam mengantisipasi mudik jelang lebaran, serta menyiapkan strategi pencegahan apabila terjadi lonjakan arus mudik.
"Mendorong pemerintah daerah perlu mempertegas imbauan bagi warganya agar menunda mudik, termasuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan provinsi asal pemudik seperti Jabodetabek dan Jawa Barat untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini," katanya.
