REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperluas pemberian jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19. Selain 1,7 juta KK di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, pemerintah menargetkan 9 juta KK di luar Jabodetabek untuk menerima bantuan sosial tunai dengan nilai yang sama perbulannya.
"Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan," ujar Presiden dalam keterangan pers, Kamis (9/4).
Untuk bantuan sosial tunai bagi warga di luar Jabodetabek tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 16,2 triliun di APBN 2020. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 21 triliun dari dana desa untuk bantuan sosial tambahan. Targetnya, dana desa yang dialihkan untuk bantuan sosial ini akan menyasar 10 juta keluarga penerima dengan nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga untuk memperbanyak program padat karya tunai yang melibatkan masyarakat pedesaan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 16,9 triliun.
"Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan program pada karya tunai desa. Ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Lalu Kementerian PUPR dengan target 530 ribu tenaga kerja dan total nilai Rp 10,2 triliun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
