Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Indef: Bantuan Sembako Rp 200 Ribu per Bulan Belum Cukup

Kamis 09 Apr 2020 03:14 WIB

Red: Andri Saubani

Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4). (ilustrasi)

Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4). (ilustrasi)

Foto: ANTARA/anis efizudin
Bantuan Rp 200 ribu hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan warga miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 masih belum cukup memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan studi, kata Ahmad, di Jakarta, Rabu (8/4), belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp 200 ribu per bulan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara, untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media.

Menurut Ahmad, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi Covid-19 mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, situasi ini akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

Menurut Ahmad, pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK. Ahmad menambahkan, besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

"Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi, kalau dalam situasi krisis, jauh lebih besar," katanya.

Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mi instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam, dan ikan segar.

"Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," kata Ahmad.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA