Rabu 08 Apr 2020 22:20 WIB

Hadapi Pandemi dengan Gotong Royong, Bantu Sesama Warga

Solidaritas dan kesadaran bersama dinilai bisa dikuatkan mengatasi dampak pandemi.

Papan reklame digital berisi imbauan dirumahaja terpasang di kawasan Sudirman, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai tanggal 10 April 2020 mendatang
Foto: Republika/Thoudy Badai
Papan reklame digital berisi imbauan dirumahaja terpasang di kawasan Sudirman, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai tanggal 10 April 2020 mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Hamdi Muluk MSi mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, maka solidaritas dan kesadaran bersama bisa dikuatkan dengan memanfaatkan modal sosial bangsa yang kuat. Dia menjelaskan bahwa bangsa ini mempunyai modal sosial yang kuat, seperti gotong royong, dapat dimanfaatkan dalam membantu ekonomi sesama warga bangsa.

"Kalau ada orang-orang di kompleks atau kampung kita, dan kita tahu dia sistem kerjanya harian dan secara ekonomi dia terkena dampak dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) itu, lalu tidak bisa kerja. Masyarakat tentu bergotong royong bikin sumbangan, kirim sembako agar kebutuhan ekonominya tetap berjalan," kata Hamdi Muluk dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Rabu (8/4).

Lebih lanjut, Hamdi Muluk menerangkan bahwa dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman pandemi seperti Covid-19 ini menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi menjadi paling vital bagi masyarakat dan negara, karena ketika ekonomi terguncang negara bisa runtuh, akibatnya orang tidak bisa makan.

"Kalau misalnya pandemi ini berkelanjutan, lalu ekonomi lumpuh apakah masyarakat masih bisa makan atau tidak, itu yang perlu jadi perhatian bersama. Bahkan Presiden mengatakan kepada jajarannya ‘coba cek stok pangan’ karena kalau asumsinya misalnya petani tidak bisa menanam juga, distribusi tidak bisa jalan, apakah orang masih bisa makan dalam dua-tiga bulan ke depan. Itu harus dipastikan dan telah menjadi perhatian pemerintah," katanya lagi.

Prof Hamdi mengungkapkan bahwa dengan situasi saat ini yang mana aktivitas normal berhenti, yang berarti tidak ada penghasilan, tidak ada tabungan, tidak ada uang beredar di tengah masyarakat. Karenanya, paling tidak pemerintah saat ini tengah terus berusaha agar nantinya orang tidak kelaparan dulu.

"Kalau pun sekarang ada juga yang teriak-teriak untuk lockdown, dengan menghentikan semua aktivitas dan menutup semua hal yang memungkinkan agar virusnya tidak menyebar dan meluas. Tetapi tetap saja, kebutuhan vital harus tetap berjalan. kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti listrik, air, pangan, dan energi jangan sampai lumpuh," ujar Prof Hamdi.

Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia itu menyatakan bahwa harus tetap ada orang yang beraktivitas untuk menjaga agar kebutuhan pangan, seperti sembako itu tetap ada. Kalau pun sekarang konsep PSBB itu nanti dijalankan, maka sektor-sektor tadi tidak boleh berhenti.

"Karena kalau kita bayangkan ada perang lalu negara itu lumpuh tidak bisa makan, jika diserang tentu bisa takluk negara itu. Makanya doktrinnya sekarang adalah bahwa ancaman negara tidak hanya bentuk fisik perang, itu yang disebut konsep pertahanan negara modern," katanya pula.

Prof Hamdi berharap bahwa kepala negara maupun pejabat-pejabat pemerintah tentunya harus punya pemahaman yang sama bahwa masalah Covid-19 ini adalah sebuah krisis, sehingga semua rakyat Indonesia harus bahu membahu, mengatasi ancaman pandemik ini.

Karena di dalam sistem pertahanan semesta, maka setiap unsur bangsa harus turut serta dilibatkan dalam perang semesta melawan pandemik ini.

"Jadi tidak boleh misalnya ada masyarakat yang secara sengaja, misalnya melemahkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memerangi Covid-19 ini secara maksimal, tidak boleh ada yang menghalang-halangi usaha ini. Jadi harus mengikuti imbauan pemerintah, misalnya untuk tetap diam di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak," ujar Prof Hamdi Muluk pula.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement