Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Surat Telegram Jadi Kontroversi, Ini Jawaban Kapolri

Rabu 08 Apr 2020 10:59 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Foto: Humas Polda Jabar
Kapolri menilai proses penegakan hukum pasti akan mengundang pro dan kontra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengakui, proses penegakan hukum pasti akan mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra itu, kata Idham, merupakan hal biasa.

Menurutnya jika ada yang tidak puas dengan proses hukum, maka ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, misalnya praperadilan.

Baca Juga

"Para tersangka juga punya hak untuk mempraperadilankan Polri," kata Idham lewat keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Sebelumnya, Kapolri telah menerbitkan beberapa Surat Telegram Rahasia (STR) tentang upaya penegakan hukum selama masa pencegahan penyebaran wabah virus corona (COVID-19).

Pertama, STR Nomor 1098 tentang penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua, STR Nomor 1099 tentang penanganan kejahatan dalam ketersediaan bahan pokok.

Ketiga, STR Nomor 1100 tentang penanganan kejahatan di ruang siber selama masa wabah COVID-19. Lalu keempat, STR Nomor 1101 tentang pedoman pelaksanaan tugas dalam mengatasi masalah keterbatasan jumlah APD, hand sanitizer dan alat kesehatan lainnya.

Kelima, STR Nomor 1102 tentang penumpang yang baru tiba atau pekerja migran dari negara yang endemis ataupun negara yang terjangkit COVID-19. Diantara semua telegram yang diterbitkan di atas, Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah adalah yang paling banyak mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.

Secara keseluruhan, STR itu dikeluarkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diemban fungsi reserse kriminal dan jajarannya.

"Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran COVID-19 pada prinsipnya sebuah pilihan terakhir atau Ultimum Remedium, yang mana Polri mengedepankan upaya preventif dan preemtif," kata Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra.

Asep menerangkan bila upaya preventif dan preemtif tak efektif, upaya penegakan hukum pun diambil dengan maksud memberikan kepastian hukum pada para pelanggar hukum.

Dia mencontohkan dalam penanganan kasus hoaks, Polri terus memberikan edukasi dan melakukan patroli siber secara konsisten. Namun saat upaya preventif dan preemtif tak efektif dalam penanganannya, maka tindakan tegas berupa penegakan hukum pun akan dilakukan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA