Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

Said Didu Tolak Meminta Maaf kepada Menko Luhut

Selasa 07 Apr 2020 17:06 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan

Said Didu

Said Didu

Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Said Didu mengirimkan surat dan menolak minta maaf kepada Menko Luhut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak meminta maaf pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait ucapannya. Said Didu mengirimkan surat untuk Menko Luhut, dan menjelaskan apa yang disampaikannya merupakan suatu bentuk kritik.

Baca Juga

"Pernyataan saya yang menyatakan bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang,uang, dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis," kata Said Didu dalam konferensi video pada Selasa (7/4).

Said mengaku melakukan analisis sejumlah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang terlalu menitikberatkan ekonomi daripada keselamatan rakyat akibat pandemi Corona. Ia menilai, Luhut terlalu mengutamakan investasi. Sehingga, kritik tersebut dilontarkan Said Didu.

Said Didu juga menyinggung soal sindiran sapta marga yang harusnya dipahami Luhut sebagai purnawirawan TNI, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. "Bapak sebagai purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa sapta marga, pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Said Didu menegaskan, apa yang ia sampaikan tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan merupakan panggilan nurani. Ia merasa berkewajiban untuk bersikap demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap apratur negara, agar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan, agar selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Saat ditanya soal permintaan maaf, Said enggan melakukannya. "Pak Luhut sebagai Intelektual saya yakin memahami apa makna surat yang saya sampaikan hari ini," ucapnya.

Said juga menyatakan, sebagai warga negara, ia merada dilindungi undang-undang untuk kebebasan berpikir dan berpendapat, bahkan dilindungi oleh Konstitusi. Ia mengutip ucapan Muhammad Hatta bahwa tanggung jawab intelektual baik di dalam maupun di luar pemerintahan adalah harus menyampaikan kritik adanya kebijakan yang menyimpang.

"Jadi saya hanya menyampaikan demi kebaikan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan pribadi apapun dan menyerang pribadi apapun," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu bila tidak minta maaf atas pernyataan yang menyudutkannya. "Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Jumat lalu.

Pihak Luhut keberatan dengan pernyataan Said Didu mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia. Pernyataan Said termuat di Kanal YouTube pribadinya. Video yang dipermasalahkan itu bertajuk 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'.

Jodi menyoroti kata-kata Said yang mengatakan Luhut ngotot agar Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Pihak Luhut merasa tudingan Said tidak benar. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA