Selasa 07 Apr 2020 12:02 WIB

Kesampingkan Perbedaan Politik untuk Menanggulangi Corona

Masyarakat harus bersatu untuk menanggulangi wabah corona.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Muhammad Hafil
Kesampingkan Perbedaan Politik untuk Menanggulangi Corona. Foto: Virus corona (ilustrasi).
Foto: www.freepik.com
Kesampingkan Perbedaan Politik untuk Menanggulangi Corona. Foto: Virus corona (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ikhwanul Muslimin di Mesir menyatakan, perlu adanya pembentukan komite untuk menangani dampak virus Covid-19. Namun demikian, pihaknya mengingatkan terkait hal ini, agar tak ada perbedaan pandangan politik dan intelektual untuk menanganinya.

“Tidak ada cara untuk menempatkan perbedaan politik dan intelektual sebagai penghalang untuk menghadapi pandemi ini,” ujar profesor penyakit menular Mesir, Dr Al-Mitwali Zakaria seperti dilansir middle east monitor, Selasa (7/4).

Baca Juga

Dia menegaskan, yang membedakan penanganan pandemic tersebut adalah pendukung ataupun lawan. Selain dari penguasa dan warga negara. 

Dia menambahkan, meskipun menghadapi kesulitan, gerakan pihaknya memutuskan untuk membentuk komite di luar negeri yang bekerja untuk meluncurkan situs khusus, untuk meningkatkan kualifikasi dokter. Bahkan, pihaknya juga membuka area untuk konsultasi jarak jauh dengan partisipasi spesialis.

Terkait langkah tersebut, kata dia, saluran YouTube menjadi sarana untuk menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat terkait virus asal Wuhan, China itu. Tujuannya, untuk menghentikan penyebaran hoax.

"Dengan semua kemampuan kita, kita siap berkorban untuk orang-orang hebat kita dan untuk negara kita tercinta, Mesir," kata Ikhwanul Muslimin sambil menyerukan pembebasan para tahanan, khususnya para lansia.

Melansir Worldometers, Selasa (7/4) jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di negara tersebut mencapai 1.322 dengan jumlah kematian mencapai 85 orang. Namun demikian, para peneliti Kanada memperkirakan ada lebih dari 19 ribu kasus Covid-19 lainnya di Mesir di tengah. Tuduhan tersebut dilayangkan pada pemerintah, karena dinilai menutup-nutupi.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement