REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada hari Sabtu lalu menunda pemindahan pegawai negeri sipil ke ibu kota administratif baru yang direncanakan ke tahun 2021 dari tahun 2020. Ini dilakukan karena adanya epidemi virus corona yang juga merupakan sebuah pukulan terhadap proyek utama Presiden Sisi yang telah menghadapi penundaan.
Sisi juga menunda peluncuran beberapa proyek besar lainnya termasuk Museum Grand Mesir dan Museum Nasional Peradaban Mesir hingga tahun depan. Hal ini sempat dikatakan presiden dalam sebuah pernyataan.
Seperti dilansir Saudigazette, Sisi menegaskan, "keputusan itu karena keadaan dan akibat dari proses memerangi penyebaran virus corona yang baru baik di tingkat nasional atau global," katanya.
Renacana memang ada bulan Juli nanti ada sekelompok pegawai negeri pertama akan dipindahkan ke distrik pemerintah di ibukota administrasi baru yang masih dalam pembangunan. Ibu kota baru itu jaraknya sekitar 45 km (28 mil) timur Kairo.
Pemerintahan Sisi menyatakan memang ingin memulai menjalankan kepemimpinan Mesir dari kota baru segera setelah pertengahan 2020. Namun proyek senilai 58 miliar dolar AS telah mendapat tantangan dalam soal pengumpul dana dan berbagai tantangan lainnya. Ini makin rumit setelah beberapa investor menyatakan keluar dari proyek pembangunan ibu kota baru itu.
Sebelum adanya pengumuman itu, seorang karyawan yang terlibat dalam proyek-proyek di ibukota baru itu mengatakan beberapa perusahaan yang bekerja di sana sebagian telah menangguhkan pekerjaan di lokasi itu. Beberapa pekerja pun telah 'diminta tinggal di rumah' dengan setengah upah dari biasanya. Mereka menyatakan langkah ini diambil di tengah langkah-langkah terbaru untuk mencegah penyebaran virus corona baru.
Namun, seorang juru bicara Modal Administratif untuk Pembangunan Perkotaan baru tersebut membantah pengembangan proyek ibu kota baru Mesir berhenti. Mereka menyatakkan pekerjaan konstruksi tidak terhenti karena adanya wabah virus Corona. Menurut klaim mereka bahwa beberapa perusahaan kontraktor hanya menurunkan jumlah pekerja sebagai tindakan pencegahan penyebaran wabah tersebut.
Perlu dikethaui, pusahaan pembangunan ibu kota baru Mesir sahamnya 51 persen dimiliki oleh militer. Sedangkan 49 persen sisanya dimiliki oleh Kementerian Perumahan.
Menteri Perumahan Mesir pada hari Sabtu meminta penjelasan dari Presien Sisi tentang langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pembangunan ibu kota baru itu. Hal terutama membicarakan soal keselamatan dan kesehatan pekerja, serta kelanjutan kerja di berbagai proyek meskipun ada penundaan.
Diumumkan pada sebuah konferensi ekonomi pada tahun 2015, kota padang pasir yang baru ini diperkirakan akan menggantikan Kairo, ibukota yang ada di Sungai Nil yang telah menjadi kota yang padat lalu lintas serta dihuni oleh lebih dari 20 juta orang.
Mesir telah melaporkan 1.070 kasus virus Corona pada hari Sabtu termasuk kasus 71 kematian. Negara Arab yang paling padat penduduknya ini memang telah terpukul keras oleh wabah itu. Pandemi ini memusnahkan industri pariwisata yang membuat pihak berwenang Mesir untuk menutup bandara, restoran, perusahaan dan toko-toko. Selain itu Mesir pun sudah memberlakukan jam malam.
Selain soal ibu kota baru. Mesir juga tengah membangun 'Grand Museum' yang dibangun di sebelah Piramids Giza. Rencananya museum ini dijadwalkan dibuka pada kuartal terakhir tahun 2020. Selain juga ada peluncuran resmi pembuaan Museum Nasional Peradaban Mesir yang sudah dibuka sebagian pada tahun 2017. Museim peradaban Mesir ini juga direncanakan diresmikan pembukaanya pada tahun ini juga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
