Senin 06 Apr 2020 14:23 WIB

Warga Tidak Mudik Capai 56 Persen

Data tersebut berasal dari Kementerian Perhubungan

ilustrasi. Pemudik sepeda motor melintasi jalan arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/5/2019) malam. Petugas posko Polres Metro Bekasi Kota mencatat pada arus mudik H-7 lebaran sejak pukul 08.00-22.00 WIB, pemudik sepeda motor yang melintasi jalur Pantura melalui jalan arteri Kalimalang, Bekasi sebanyak 13.672 kendaraan.
Foto: Risky Andrianto/Antara
ilustrasi. Pemudik sepeda motor melintasi jalan arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/5/2019) malam. Petugas posko Polres Metro Bekasi Kota mencatat pada arus mudik H-7 lebaran sejak pukul 08.00-22.00 WIB, pemudik sepeda motor yang melintasi jalur Pantura melalui jalan arteri Kalimalang, Bekasi sebanyak 13.672 kendaraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan  tahun ini 56 persen warga tidak akan mudik merayakan Idul Fitri karena menyadari risiko penularan virus coronapenyebab covid-19.

"Dari data yang dikumpulkan 56 persen masyarakat sudah sadar atau sudah tahu bahaya covid-19, dan 56 persen menyatakan tidak akan mudik, kemudian 37 persen sisanya belum mudik, sedangkan tujuh persen sudah terlanjur mudik,"kata Doni dalam telekonferensi dengan pers usai rapat terbatas yang dipimpin  Presiden Joko Widododari Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (6/4).

"Yang terlanjur mudik, kita sarankan ke kepala daerah untuk memanfaatkan saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan bisa fokus ke pertanian, perikanan budi daya, dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan," katanya.

Doni mengemukakan data-data tersebut diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan  Kementerian Perhubungan. Namun dia tidak menjelaskan berapa banyak responden dan luas cakupan wilayah dari kegiatan penilaian tersebut. Pemerintah telah menyampaikan imbauan kepada warga yang tinggal di kota-kota besar agar tidak mudik untuk mencegah penularan lebih luas covid-19.

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak wabah terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga.

Program jaring pengaman sosial pemerintah semasa wabahmencakup peningkatan cakupan Program Keluarga Harapan sebesar 25 persen dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta orang penerima.

Penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta dan nilai bantuannya ditambah 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi dana untuk program Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan memperbanyak jumlah penerima manfaatnya menjadi 5,6 juta orang.

 

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement