REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, belum ada kabupaten/ kota di wilayah setempat yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Khofifah menyatakan, jika ada daerah yang mengajukan PSSB, sudah pasti surat tembusannya didlsampaikan ke dirinya sebagai gubernur Jatim.
"(Ketika ada daerah ajukan PSBB) surat itu akan masuk ke Sekda dan masuk ke meja saya," ujarnya di Surabaya, Senin (6/4).
Namun demikian, mantan Menteri Sosial kabinet Indonesia Kerja menegaskan, belum ada surat pengajuan PSBB yang sampai ke mejanya. Pun dalam perkembangan terkahir koordinasi dengan bupati/ wali kota, belum ada pengajuan secara resmi PSBB ke Kemenkes.
Dia menegaskan, apabila ada pengajuan maka pemprov berhak tahu. "Sejauh saya koordinasi, belum ada kabupaten/ kota yang tembusannya sampai ke pemprov. Kalau koordinasi soal kesehatan maupun lain harus berseiring. Bila mengajukan ke Kemenkes, seyogyanya Pemprov bisa mendapatkan konfirmasi apabila ada yang mengajukan kita bisa melihat itu harus terkoordinasikan," ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengaku, interaksi antar kepala daerah di Jatim intensif melalui grup daring maupun lewat rapat virtual yang digelat. Hanya saja, dia mengakui adanya kepala daerah yang menurutnya kurang interaktif.
"Ada satu dua yang kurang interaktif mungkin sibuk. Berbagai hal yang mungkin kita diskusikan secara digital atau gadget itu tidak maksimal karena mungkin sibuk ya kepala daerah yang merangkap sebagai Kepala Gugus Tugas," kata Khofifah.
Padahal, kata Khofifah, koordinasi menjadi hal penting dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Jatim. Dia pun kembali mengingatkan, jika ada daerah yang akan mengajukan PSBB, untuk tetap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
