REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih belum memutuskan untuk mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. Saat ini, Pemkot Yogyakarta belum menambah protokol penanganan virus corona (Covid-19) yang sudah dijalankan.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pengajuan PSBB dilakukan tergantung dengan perkembangan kasus penyebaran Covid-19. Termasuk, juga mempertimbangkan seberapa besar arus mudik yang terjadi di Yogyakarta.
"Jika tidak ada pertambahan yang signifikan, Kota Yogya masih akan menerapkan protokol corona yang sudah jalan selama ini," kata Heroe yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta tersebut kepada wartawan, Ahad (5/4).
Ia menjelaskan, saat ini protokol yang dijalankan untuk pemudik yang ada di Yogyakarta yakni mewajibkan untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, juga diwajibkan untuk melakukan isolasi selama 14 hari secara sukarela.
"Semoga dengan protokol yang terus dijalankan warga Kota Yogya, kehidupan sosial dan ekonomi masih bisa berjalan dengan baik. Sebab, dari stok pangan yang ada, sudah bisa kita pastikan bersama Bulog, distributor dan pedagang besar bahwa stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan," ujarnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari pemudik, pihaknya juga membuat berbagai skenario terhadap arus mudik yang datang ke Kota Yogyakarta. Ada tiga skenario yang sudah dibuat.
Pertama, skenario optimal dalam rangka mengantisipasi kedatangan pemudik dalam jumlah besar. Kedua, skenario moderat dalam rangka mengantisipasi jumlah pemudik yang masih dalam batas normal.
"Tiga, skenario landai. Semuanya itu akan diatur berdasarkan pola pengaturan arus masuk dan keluar di Kota Yogya, manajemen arus lalu lintas dalam kota dan pengawasan ketat di titik kumpul baik di stasiun, terminal dan tempat-tempat tertentu lainnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
