Sunday, 15 Syawwal 1441 / 07 June 2020

Sunday, 15 Syawwal 1441 / 07 June 2020

Din Terbitkan Maklumat Corona Minta Pemindahan IKN Ditunda

Ahad 05 Apr 2020 06:19 WIB

Rep: Febryan A/ Red: Esthi Maharani

Din Syamsuddin

Din Syamsuddin

Foto: Republika/Fuji Eka Permana
Maklumat itu meminta pemindahan ibu kota ditunda karena hamburkan uang negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menerbitkan maklumat terkait wabah virus corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia. Ia menyoroti sejumlah isu, mulai dari solidaritas rakyat hingga ihwal pemindahan ibu kota negara.

Maklumat itu diterima Republika dari Din Syamsuddin lewat pesan singkat pada Sabtu (4/4). Di bagian awal maklumatnya, Din mengatakan, "Kala bangsa berduka karena corona adalah wajar dan waras jika:" bangsa Indonesia melaksanakan lima poin yang disampaikannya.

Pertama, ia meminta semua rakyat untuk menyatukan hati, pikiran dan langkah demi menyelamatkan bangsa dari musibah. "Mari tunjukkan solidaritas kebangsaan dengan membantu saudara-saudara kita yang terdempak wabah dan membutuhkan bantuan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Kedua, Din meminta pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan amanat konstitusi, yakni "melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia".

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai ada pejabat negara yang menghianati amanat konstitusi. "Umpamanya memperbolehkan dan melindungi WNA masuk ke wilayah Indonesia kala rakyat menderita karena wabah corona," ucapnya.

Ketiga, Din meminta presiden untuk menghentikan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab, bukanlah sesuatu yang mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. "Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Keempat, ia meminta pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menilai RUU tersebut lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja, "dan bertentangan dengan amanat konstitusi untuk dilaksanakannya ekonomi kekeluargaan," kata Guru Besar UIN Syarif Hidaytullah Jakarta itu.

Kelima, ia meminta penyelenggara negara untuk serius mengusut sejumlah mega skandal lantaran sangat menyakiti hati rakyat. Salah satu yang ia soroti adalah mega skandal korupsi Jiwasraya. Ia pun meminta agar DPR RI segera membentuk panitia khusus (pansus) agar bisa mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Uang yang dijarah bisa dipakai untuk menyelamatkan rakyat dari wabah corona," katanya.

"Saatnya nurani bangsa diwujudkan, kedaulatan rakyat ditegakkan," kata Din menutup maklumatnya itu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA