Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Kemenpora Tidak Setuju Usulan BOPI Soal Subsidi Olahraga

Ahad 05 Apr 2020 01:52 WIB

Red: Didi Purwadi

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat menemui wartawan di Media Center Kemenpora, Jakarta, Jumat (22/11).

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat menemui wartawan di Media Center Kemenpora, Jakarta, Jumat (22/11).

Foto: republika/Afrizal Rosikhul Ilmi
Industri olahraga harus siap menghadapi situasi buruk seperti wabah virus corona.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak setuju dengan usulan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang meminta pemerintah membuat kebijakan subsidi bagi industri olahraga Tanah Air yang terdampak pandemi global COVID-19. Karena, industri olahraga sudah semestinya siap menghadapi serta mempertimbangkan risiko saat dihadapkan kondisi buruk seperti wabah virus corona ini.

Baca Juga

''Paket kebijakan stimulus itu ada, tapi untuk menangani COVID-19,'' kata Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto dalam telekonferensi bersama media di Jakarta, beberapa waktu lalu. ''Kalau untuk industri olahraga, khususnya olahraga profesional, seharusnya justru jangan memberatkan (pemerintah).''

Gatot menilai industri olahraga tidak perlu mendapat subsidi bantuan pemerintah. Karena, sebagai profesional, mereka seharusnya bisa mempertimbangkan risiko terburuk.

''BOPI harusnya memikirkan itu,'' kata Gatot menambahkan.

Industri Olahraga
Ketua BOPI, Richard Sambera, sebelumnya menyarankan agar pemerintah bisa membuat kebijakan bagi industri olahraga. Terlebih, banyak kompetisi olahraga profesional terhenti akibat kondisi pandemi COVID-19.

Virus corona memang telah membuat sejumlah kompetisi seperti Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, Liga Basket Indonesia (IBL) harus terhenti sementara waktu. Bahkan kompetisi bola voli paling bergengsi di Indonesia, Proliga 2020 telah memutuskan untuk menghentikan kompetisi mereka akibat kekhawatiran pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda.

Kondisi tersebut dinilai Richard amat merugikan beberapa pihak, termasuk para pemain, operator kompetisi, sponsor dan pemangku kebijakan lainnya. "Karena kompetisi olahraga ini juga lintas kementerian dan lembaga, maka perlu kebijakan dari presiden juga," kata Richard.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA