Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Covid-19, Pemerintah Pusat Harus Akomodasi Usulan Daerah

Sabtu 04 Apr 2020 13:36 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Pemerintah Kota Tegal mengevaluasi kembali karantina wilayah dan membuka kembali pembetonan di lima titik jalur masuk Kota Tegal yang diganti dengan pemeriksaan kesehatan warga untuk mencegah penyebaran covid-19.

[Ilustrasi] Pemerintah Kota Tegal mengevaluasi kembali karantina wilayah dan membuka kembali pembetonan di lima titik jalur masuk Kota Tegal yang diganti dengan pemeriksaan kesehatan warga untuk mencegah penyebaran covid-19.

Foto: Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO
Kebijakan daerah justru harus ditegaskan oleh pemerintah pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai pemerintah pusat harusnya mengakomodasi usulan kepala daerah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pengamat dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menyebut, banyak ide daerah yang layak diperhatikan pemerintah pusat. 

Baca Juga

"Ada banyak ide bagus dari daerah. Dari gubernur, bupati, walikota. Saya mencatat banyak ide bagus, yang penting sebetulnya pusat harus akomodatif terhadap ide-ide daerah," kata Djohermansyah dal diskusi SmartFM pada Sabtu (4/4).

Ia mencontohkan, ada daerah yang ingin memberlakukan jam malam. Kemudian ada daerah yang berupaya menyetop bus antarkota dan antarprovinsi.

Djohermansyah menilai ide-ide sebagai ide-ide dari daerah yang layak diakomodasi oleh daerah. "Itu ide bagus. Jadi jangan nggak boleh karena mereka (pemerintah daerah) melihat banyak orang kumpul di warung kopi, ada pasar kaget malam-malam. Pejabat-pejabat di ibu kota ini mana tahu," kata dia. 

Kebijakan daerah, lanjut Djohermansyah, justru harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Menurut Djohermansyah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) harusnya menjadi panglima utama yang tegas dalam mengahadapi Corona dengan lengan para pimpinan daerah dengan mengakomodasi inisiatif kebijakan mereka. 

"Dijelaskan kebijakannya, ditegaskan tidak boleh mudik misalnya. Jangan dengan imbauan. Pusat itu memimpin peperangan. Kalau peperangan hanya imbau-imbau ya mati anak buah di lapangan," kata dia. 

Selain itu, Djohermansyah menambahkan hal yang perlu dilakukan saat ini, pemerintah pusat harus menegaskan arah kebijakan. Sehingga pemda-pemda bersemangat dalam perang melawan Covid-19 ini.

"Daerah itu menurut saya harus di-encourage oleh pusat dalam perang ini. Bukan di-discourage. Kasih semangat. Yang ada di lapangan kan kepala daerah. Pejabat pemerintah pusat kan duduk di balik meja," kata dia.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah daerah telah turut berupaya dalam memerangi Covid-19. Pemerintah pusat banyak dibantu oleh peran - peran kebijakan dari pemerintah daerah. 

Dari situ, pemerintah pusat dan daerah harus bersatu padu dan bahu membahu. "Kepemimpinan itu diawali presiden sebagai panglima besar, panglima tertinggi dalam perang melawan corona. Bukan menteri kesehatan. Jangan pakai birokrasi-birokrasi di saat berbahaya ini kalau kita tidak mau rakyat mati banyak," ujar dia. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA