Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Pengamat: Pejabat Saling Bantah tak Menenangkan Situasi

Sabtu 04 Apr 2020 12:27 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Virus corona (ilustrasi).

Virus corona (ilustrasi).

Foto: www.freepik.com
Jangan terlalu banyak pejabat bicara hal tak relevan di depan pers dan media sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Suropati Syndicate Muh Shujahri menilai masih banyak kesimpangsiuran informasi bahkan di level pejabat negara di tengah pandemi virus corona Covid-19. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk lebih menjaga ucapan berkenaan pengentasan wabah ini di Indonesia. 

Baca Juga

"Pejabat negara masih saling bantah dan masih banyak komentar subjektif yang justru tidak menenangkan situasi," kata  melaui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/4).

Shujahri mengatakan, masyarakat saat ini lebih mudah membaca berita akibat kebijakan kerja dari rumah (KDR). Namun, hal tersebut juga membuat mereka rentan terprovokasi oleh wacana di media sosial.

Karena itu, dia mengimbau agar pola komunikasi para pejabat negara ke publik sebaiknya dibatasi dan diatur dengan baik. Dia menyarankan agar jangan terlalu banyak pejabat bicara hal yang tidak relevan di depan pers dan media sosial masing-masing. 

"Sebaiknya pejabat yang bicara di publik itu orang yang telah ditunjuk pak Jokowi untuk mengatasi hal ini saja, tidak usah yang lain ikutan berkomentar," katanya.

Menurutnya, pejabat negara tidak perlu berkomentar berlebihan jika mereka meminta masyarakat untuk patuh pada kebijakan pemerintah. Lanjutnya, mereka cukup dengan memberikan informasi yang rakyat butuhkan saja. 

Dia meminta agar para pejabat itu fokus merumuskan langkah antisipasi efek dari corona di bidangnya masing-masing. Dia mengimbau agar publik tidak perlu menanggapi atau memperhatikan para pejabat yang kerap melontarkan penyataan kontroversial.

"Ini bukan waktunya cari panggung," kata Shujahri lagi.

Saat yang bersamaan, dia menilai, penyebaran virus Corona terus meningkat saat ini. Ribuan masyarakat Indonesia diketahui telah terpapar virus tersebut.

Dia berpendapat bahwa hal itu bukan berarti pemerintah tidak kompeten atau serius dalam menanganni virus. Menurutnya, diperlukan keselarasan kerja pemerintah dengan tindakan rakyat dalam melawan penularan virus ini.

"Semua orang bisa terkena virus ini termasuk semua pejabat negara dan secara logika semua orang pasti memikirkan bagaimana caranya terhindar dari virus ini," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA