REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- DPRD Kota Solo melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Posko Gugus Tugas Covid-19 di kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) kompleks Balai Kota Solo, Jumat (3/4). Sidak diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto, anggota dari FPKS Solo yakni Asih Sunjoto Putro, Didik Hermawan, Abdul Ghofar Ismail, Muhadi Syahroni, dari anggota FPDIP Ginda Ferachtriawan dan dari FPG-PSI Antonius Yoga.
Dalam sidak tersebut, DRPD mengonfirmasi beberapa hal yang dianggap cukup mendesak. Pertama, status Solo masih kejadian luar biasa (KLB) Corona tetapi fakta lapangan terutama dua hari terakhir menunjukkan masyarakat mulai keluar rumah. Jalanan dan sejumlah tempat mulai ramai setelah Wali Kota Solo menyampaikan kasus positif Corona di Solo nol. Padahal ada fakta jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) grafiknya naik.
"Solo saat ini masih KLB akan tetapi fakta di masyarakat masih sangat longgar dalam menjaga standar kesehatan dirinya. Makanya, pemerintah kota bersama TNI, Polri harus lebih intensif lagi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Solo masih KLB," terangnya kepada wartawan.
Selain itu, warga Solo yang merantau sudah mulai pulang kampung. Para pemudik tersebut potensial sebagai pembawa virus atau carrier. "Kalau asumsi ini benar, Solo bisa panen suatu saat, ada ledakan Covid-19 di Solo karena masyarakat sudah longgat banget," kata Sugeng.
Selain itu, DPRD juga ingin mengecek kesiapan Gugus Tugas Covid-19 dalam pemenuhan Alat Pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Dari hasil sidak diketahui permasalahannya yakni anggaran untuk pengadaan sudah ada. Namun, ketersediaan barang masih kurang. Kalau pun ada harganya bisa enam kali lipat dari harga standar. Di sisi lain, Pemkot juga mempertimbangkan adanya persoalan hukum di kemudian hari jika membelanjakan barang yang harganya tidak sesuai standar.
"Kami menyampaikan kebutuhan APD mutlak terutama di rumah sakit dan puskesmas harus terpenuhi dengan baik dan itu akan diusahakan oleh mereka," ujarnya.
Selanjutnya, DPRD Solo juga membahas kemugkinan Pemkot Solo bekerja sama dengan perguruan tinggi yang punya laboratorium biologi. Sehingga, sampel pasien yang dites swab tenggorokan tidak perlu dikirim ke pusat.
DPRD Kota Solo akan memastikan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 49 miliar bisa tepat sasaran. Misalnya, ada rencana pembagian sembako kepada 40 ribu kepala keluarga (KK) perlu diketahui nama dan alamat penerima sehingga tepat sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
