Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

PLN: Elektrifikasi Nasional tak Terhambat Covid-19

Jumat 03 Apr 2020 15:32 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha

Warga memasukkan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4). PT PLN (Persero) memastikan program elektrifikasi nasional tetap berjalan meski ekonomi sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Sesuai target, PLN akan mengejar angka rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada akhir tahun 2020 ini.

Warga memasukkan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4). PT PLN (Persero) memastikan program elektrifikasi nasional tetap berjalan meski ekonomi sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Sesuai target, PLN akan mengejar angka rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada akhir tahun 2020 ini.

Foto: Antara/Nova Wahyudi
PLN akan mengejar angka rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada akhir 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memastikan program elektrifikasi nasional tetap berjalan meski ekonomi sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Sesuai target, PLN akan mengejar angka rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada akhir tahun 2020 ini.

Baca Juga

Menurut catatan, angka rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah menyentuh 99,48 persen. Angka ini jauh di atas target RPJMN 2015-2019 sebesar 96 persen dan naik signifikan dari realisasi tahun 2014 lalu sebesar 84 persen.

"Situasi saat ini dengan adanya Covid-19, bisa saja ada kendala tapi kami ingin meyakinkan Presiden insya Allah seluruh program bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2020. Malah kalau memungkikan 17 Agustus sebagian besar 433 desa ini sudah terlistriki," jelas Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (3/4).

Program elektrifikasi nasional memang menyisakan 433 desa yang belum terlistriki. Jumlah tersebut tersebar di empat provinsi, yakni Papua dengan 325 desa, Papua Barat 102 desa, Nusa Tenggara Timur dengan lima desa, dan Maluku satu desa belum terakses listrik.

Zulkifli memaparkan, pemetaan 433 desa tersebut memang tidak mudah. Selama ini pemerintah hanya memiliki penjelasan dekriptif tentang sebaran desa tersebut. Menyiasati hal tersebut, PLN menggunakan pendekatan teknologi dengan pemetaan spasial. Melalui cara ini, maka PLN mampu menentukan pola sebaran 433 desa secara detail, termasuk tentang sebaran penduduk dan ketersediaan energi lokal yang ada.

Penyediaan listrik untuk 433 desa tersebut nantinya akan memanfaatkan potensi energi lokal yang dimiliki masing-masing titik. Misalnya, ada desa yang memiliki potensi sumber energi mikrohidro atau pikohidro, energi surya, dan biomassa. Pembangunan pembangkit listrik di setiap desa akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Sebagai penyimpan energi, maka setiap desa akan dilengkapi dengan tabung listrik dengan usia pakai mencapai 15 tahun.

"Nanti dibangun stasiun pengisian energi listrik yang akan men-charge tabung listrik dengan pembangkit lokal di setiap desa, dari tenaga surya, grid, pembangkit mikro hidro, biomassa," kata Zulkifli.

Terkait pembiayaan program ini, PLN sendiri menyediakan dana segar hingga Rp 735 miliar untuk pembangunan stasiun listrik. Sementara kebutuhan dana untuk menyiapkan tabung listrik mencapai Rp 525 miliar yang rencananya bisa dianggarkan dari dana desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menambahkan, kendala lain yang dibutuhkan untuk melistriki 433 desa terpencil ini adalah infrastruktur akses jalan untuk menuju lokasi. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk bisa membuka akses bagi PLN untuk menyambungkan listrik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA