Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Mau Dapat Bansos? Jangan Mudik...

Jumat 03 Apr 2020 06:45 WIB

Red: Elba Damhuri

Jangan mudik menjadi gerakan yang didengungkan pemerintah terkait wabah Covid-19. Ilustrasi Penyebaran Virus Corona

Jangan mudik menjadi gerakan yang didengungkan pemerintah terkait wabah Covid-19. Ilustrasi Penyebaran Virus Corona

Foto: MgIT03
Stimulus dana bantuan sosial (bansos) pemudik yang tidak mudik sedang disiapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra

Mudik diprediksi menjadi sarana penyebaran Covid-19 yang masif. Pemerintah dan banyak kalangan mengimbau masyarakat tidak mudik untuk mengurangi dampak wabah Covid-19. Supaya gerakan jangan mudik efektif, pemerintah pun menyiapkan stimulus untuk pemudik yang tidak mudik: pemberian bantuan sosial (bansos).

Pemerintah masih mengkaji bansos khusus bagi warga di DKI Jakarta yang memilih tidak pulang ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Program bansos khusus disiapkan guna mengurangi lonjakan arus mudik dari DKI Jakarta ke daerah lain.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet, Kamis (2/4), mengatakan, bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi akan sangat membantu masyarakat untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, terutama warga di Ibu Kota. Presiden kemudian mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang sebelumnya mengatakan ada sebanyak 3,6 juta warga Jakarta yang perlu dimasukkan ke dalam jaring pengaman sosial. 

"Dan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI sebanyak 1,1 juta (jiwa). Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," kata Jokowi, kemarin.

Merujuk pada pernyataan Anies sebelumnya, angka 1,1 juta tersebut merupakan jumlah warga yang berhak mendapatkan subsidi dan bantuan dari pemerintah daerah. Mereka sudah tercatat sebagai penerima bantuan selama ini.

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas meminta para menteri memikirkan program khusus bagi daerah-daerah seperti DKI Jakarta. Menurut dia, program tersebut bertujuan utama untuk mengurangi lonjakan arus mudik.  "Diputuskan akan diberikan bansos khusus untuk DKI," kata Juliari.

Juliari belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai bansos tersebut. Nominal dan mekanisme bansos akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Juliari memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk program bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada masyarakat terdampak wabah korona, khususnya pekerja di sektor informal dan pekerja harian. Bansos yang dimaksud adalah program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, dan sejumlah insentif lainnya untuk dunia usaha.

Menurut Juliari, Presiden Jokowi meminta agar program bansos khusus bagi warga DKI dapat direalisasikan dalam waktu dua pekan. Menurut dia, masyarakat di Jakarta yang tak mudik Lebaran diharapkan dapat terbantu secara ekonomi di tengah masa sulit ini.

Ia mengaku tak bisa menjamin pemberian bansos bagi warga DKI Jakarta yang tak mudik dapat mengurangi jumlah pemudik ke daerah lainnya. “Kami juga belum ketemu mekanisme penerapan di lapangan, tetapi program khusus ini kami berharap penerimanya tidak mudik,” ujar dia.

Luhut Dukung Bansos Mudik

Rencana pemerintah memberikan bansos bagi warga yang tidak mudik juga diamini Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Nah, karena tidak mudik, kita harus berikan kompensasi," kata Luhut. Luhut memastikan Kemensos akan menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, terutama bantuan bagi masyarakat pekerja informal di tengah imbauan pemerintah untuk tidak mudik.

Pemerintah sampai saat ini telah meluncurkan enam paket jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Terhentinya aktivitas perkantoran dan seruan agar warga bekerja di rumah membuat perekonomian, terutama kelompok pekerja informal, ikut terdampak.

Jaring pengaman sosial pertama adalah program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Kebijakan kedua soal kartu sembako. Jumlah penerimanya juga bakal dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Bantuan ini akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat naik menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya sebesar Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan mendatang.

Keempat, tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan digratiskan selama tiga bulan mendatang. Sementara itu, untuk pelanggan 900 VA (bersubsidi) yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan, tarifnya akan didiskon 50 persen. Mereka hanya membayar separuh untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Terakhir, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, maupun nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

Laporan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kendala dalam mengidentifikasi 2,6 juta masyarakat rentan miskin di Jakarta yang terdampak wabah Covid-19. Dalam laporan Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf melalui konferensi video, Kamis (2/4), Anies menyebut tidak semua kelompok rentan miskin di Jakarta memiliki KTP DKI Jakarta.

Selain itu, Anies menyebut kelompok rentan miskin selama ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Akibatnya, banyak yang tidak tercatat dalam data kementerian maupun Pemprov DKI sebagai penerima bantuan. "Sehingga, pada saat seperti sekarang ini kita harus mulai dari awal meskipun modal datanya ada," ujar Anies.

Anies membeberkan, ada 3,7 juta masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI yang terdampak cukup serius. Mereka perlu dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta. Namun, hanya 1,1 juta orang yang terindentifikasi by name by addres oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, kelompok rentan miskin adalah kelompok yang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung karena memiliki pendapatan sendiri, seperti pengemudi ojek, pedagang, serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). "Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Anies mengungkapkan, pembicaraan terakhir antara Kemensos dan Pemprov DKI menyepakati adanya pemberian dukungan dana sebesar Rp 880 ribu per orang selama dua bulan, yaitu April dan Mei.

 

"Karena jumlahnya 2,6 juta, nilai total bansosnya Rp 4,576 triliun," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres KH Ma'ruf Amin mengajak masyarakat berpartisipasi membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. "Jadi, selain (bersumber dari) realokasi APBD, ada partisipasi masyarakat melalui percepatan zakat, infak, dan sedekah dalam rangka penanggulangan ini," kata Kiai Ma'ruf. 

BACA JUGA: Sikap Tegas IDI Atas Larangan Mudik

 

(rahayu subekti ed: satria kartika yudha)

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA